Di hadapan para gubernur seluruh Indonesia dalam pembukaan rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (150208), Presiden meminta agar para kepala daerah itu melakukan optimalisasi dan efisiensi APBD di daerah masing-masing. Presiden meminta para kepala daerah untuk menunda program yang dinilai tidak penting demi menyelamatkan perekonomian masyarakat miskin yang semakin tertekan oleh tingginya harga pangan. "Ini bukan semata mengurangi APBN dan menunda-nunda pembangunan. Tapi yang masih bisa ditunda, tunda dulu, untuk membantu rakyat kita untuk kepentingan lain," tuturnya.
Presiden meminta agar kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dalam efisiensi APBD selalu mengutamakan kepentingan rakyat miskin. Untuk itu, Presiden juga mengajak para kepala daerah untuk turut mensukseskan program stabilisasi harga pangan. Dalam pidato pembukaan, Presiden menjelaskan situasi ekonomi internasional seperti naiknya harga minyak dunia dan resesi di Amerika Serikat yang juga menekan ekonomi Indonesia. Untuk menghadapi gejolak ekonomi dunia itu, Presiden mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk menyelamatkan dan merevisi APBN 2008. Presiden ingin agar para kepala daerah mengerti situasi perekonomian dunia yang turut menekan situasi ekonomi Indonesia sehingga setiap daerah dapat mengambil kebijakannya masing-masing untuk menghadapi hal tersebut.
Presiden berharap agar para kepala daerah yang tergabung dalam APPSI itu bisa menyadari dinamika dan perkembangan global serta proaktif mengambil langkah untuk pertumbuhan daerah yang lebih baik. Dalam pidatonya, Presiden juga mengatakan, ia tidak bosan mengingatkan para kepala daerah untuk memperbaiki pelayanan publik agar masyarakat yang tidak memiliki penghasilan cukup tidak semakin tertekan hidupnya oleh pelayanan publik berbiaya tinggi. Rakernas APPSI digelar selama tiga hari di Jakarta, mulai 14 Februari 2008 hingga 16 Februari 2008. Agenda yang diusung oleh APPSI adalah revisi UU Pemda, penguatan gubernur selaku wakil pemerintah pusat, dan peranan Pemda untuk menindaklanjuti hasil Konferensi PBB tentang perubahan iklim di Bali pada Desember 2007.