Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH meminta para bupati se - Papua melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai kepala daerah. Penegasan Gubernur ini, disampaikan Bupati Nabire AP Youw usai mengikuti acara pemaparan Gubernur Papua Barnabas Suebu terkait pengunaan dana infrastruktur tahun 2008, diruang kerja Gubernur, Selasa (19/2).
     AP Youw mengatakan, dalam pertemuan itu Gubernur menekankan akan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, lanjutnya, penegasan Gubernur ini akan segera ditindaklanjuti oleh para bupati dengan melaksanakan program kerja sesuai aturan, tertib dan berpihak kepada rakyat. Dalam rapat tertutup yang digelar di ruang kerja Gubernur Selasa kemarin, dihadiri oleh seluruh bupati se-Papua, minus lima bupati pegunungan yang melakukan boikot sejak hari Senin (18/2) lalu. Mereka adalah, Bupati Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Jayawijaya, dan
Pegunungan Bintang.
     Ditanya soal aksi walk out yang dilakukan 5 bupati pegunungan, AP Youw menanggapi bahwa aksi itu karena mereka masih berdarah muda, kemungkinan masih beremosi masih tinggi. “Tapi, saya mendukung pemekaran provinsi baru. Karena dimungkinkan dalam
UU Otsus dan otonomi daerah, bila masyarakat menghendaki pemekaran provinsi yang baru. Kenapa tidak,” tegasnya.
     Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi Papua Jansen Monim mengatakan bahwa semua kabupaten dan kota di Papua dipastikan menerima dana infrastruktur. Hanya saja, pembagiannya diatur sedemikian rupa, sehingga kemungkinan ada yang hanya mendapatkan lebih kecil dari pada daerah lain.
"Itu karena dana itu kita alokasikan ke kabupaten lain yang aksesnya mudah
tetapi arahnya ke wilayah pegunungan," katanya.
Dicontohkan, misalnya pembangunan jalan Wamena - Mulia, anggarannya sengaja dialokasikan ke Jayawijaya lebih besar, karena pembangunannya dimulai dari daerah itu. Kenapa dimulai dari Jayawijaya karena sulit untuk memobilisasi peralatan dari daerah pegunungan. "Karena itu kita mulai dari Wamena," imbuhnya.
     Lanjut Jansen Monim, dari total dana infrastruktur Tahun Anggaran 2008 ini yang diprediksi sebesar Rp 1,5 21 triliun  telah dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur per wilayah di Tanah Papua. Yakni untuk wilayah Papua bagian Utara Rp 694 miliar, wilayah Papua Tengah Rp 500 miliar dan wilayah Papua Selatan sejumlah Rp 203 miliar
"Itu baru dari PU belum dari bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pertambangan dan lain-lain," katanya.
Dana tersebut datang dari berbagai sumber baik APBD maupun APBN serta sumber lainnya. Sementara dana infrastruktur yang dulu disahkan sebesar Rp 1 Triliun sampai saat ini belum turun. Yang telah turun hanya sejumlah Rp Rp 330 M.