"Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH menyerukan sumber daya alam (SDA) di bumi cenderawasih yang melimpah, harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Namun sehubungan dengan itu pula, Suebu tahu bahwa untuk dapat mewujudkan seluruhnya, sangat dibutuhkan kerja keras dari semua elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. ”Untuk itu, tantangan dan kendala yang dihadapi ini perlu menjadi perhatian kita bersama, utamanya dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan secara sinergi,” tukas Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Papua pada acara pembukaan pelatihan pelaporan keuangan dan pemantauan anggaran bagi Pemerintah Provinsi Papua di Swiss Belhotel, Senin (11/8) kemarin.

"Dibagian lain Suebu mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan di Papua, dibutuhkan pula biaya pembangunan yang sangat besar, yang tentu saja diarahkan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur. Untuk itu, sumber pembangunan mutlak diperlukan untuk menciptakan pembaharuan. Sehingga Melalui kegiatan penyusunan laporan keuangan dan monitoring anggaran yang diprakarsai oleh IASTP, diharapkan dapat diterapkan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik), efisien, transparan, akuntabel dan memenuhi standar yang diharapkan. ”Melalui kegiatan ini, saya berharap bisa melahirkan aparatur yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan penata usahaan keuangan daerah dan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku,” tegasnya.

"Sementara itu, Kepala Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Bagus Santoso, menegaskan kegiatan ini akan digelar selama hampir sebulan melalui 2  tahap. Angkatan I akan digelar mulai 11 Agustus hingga s/d 23 Agustus untuk pejabat Eselon III tingkat Provinsi Papua dan Angkatan II pada 25 Agustus s/d 6 September untuk pejabat Eselon IV tingkat Kabupaten/Kota se-Papua. Menurutnya, kegiatan ini berangkat dari keinginan untuk dapat memberikan pengetahuan yang aplikatif agar sistem tata kelola keuangan daerah di Papua dapat disajikan secara profesional dan tidak lagi menjadi temuan oleh BPK karena adanya ketidaktahuan dalam penyusunan pelaporan keuangan.