"Tahun 2008 ini, Provinsi Papua hanya mendapat aloksi sebanyak 57 orang untuk mengikuti Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Angka ini sangat sedikit dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2007 lalu, yang mendapat jatah sekitar 130-an orang. Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Papua kembali mengajukan tambahan alokasi kepada Pemerintah Pusat. Sebab, dibeberapa Kabupaten telah terjadi pemekaran distrik yang tentunya sangat memerlukan SDM-SDM handal lulusan STPDN.

      “Jadi, kita sudah meminta penambahan lagi untuk alokasi tahun ini. Karena di Papua ada pemekaran distrik-distrik,” jelas Sekda Papua Tedjo Soeprapto, kepada pers, saat dimintai keterangan, pekan kemarin. Tedjo mengaku, sampai saat ini memang belum ada sinyal positif dari Pemerintah Pusat, berkaitan dengan pengajuan penambahan alokasi dimaksud. Kendati begitu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, hingga pengajuan itu dapat direalisasikan.

      “Kita akan terus bekoordinasi. Dengan harapan permintaan penambahan ini bisa dijawab Pemerintah Pusat dengan berbagai pertimbangan yang kita kemukakan,” jelasnya sementara itu, menyinggung soal permintaan alokasi untuk tahun 2009 mendatang, Sekda berharap ada perhatian dari Pemerintah Pusat untuk memberikan alokasi yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab kebutuhan daerah terhadap Aparat Pemerintahan di distrik-distrik, sangat tinggi, guna mendukung kelancaran tugas pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan kepada masyarakat dikampung-kampung.