"Pemerintah Provinsi Papua menggandeng Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi (BRR) NAD & Nias untuk melakukan percepatan pembangunan di bumi cenderawasih. Niat Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH ini berangkat dari keberhasilan BRR membangun NAD & Nias selama 4 tahun dengan hasil yang sangat membanggakan. Tidak hanya memiliki hasil yang sangat baik, tetapi proses manajemen dana senilai Rp. 70 triliun yang bersumber dari dana APBN maupun donor untuk membangun Aceh dan Nias ini, dikelola secara benar, bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan oleh BRR. Bahkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan BRR, mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dan diakui secara nasional maupun internasional. “Oleh karena itu, kami tertarik untuk mempelajari sistem manajemen yang dikembangkan oleh BRR. Ada banyak hal, system yang sifatnya preventif tetapi ada satuan anti korupsi dan diatas segala-segalanya, seluruhnya sudah dipersembahkan kepada rakyat Aceh dan Nias yang membutuhkan akibat bencana alam,” terang Suebu kepada pers usai memimpin rapat bersama dengan tim BRR Aceh & Nias, Senin (12/1), di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.

      "Kepada pers Gubernur mengatakan, melalui rapat dan pertemuan kali ini, kita ingin membuat satu manajemen yang langsung masuk pada satu sistim yang kemudian akan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Untuk itu, kita sangat menyambut baik kegiatan ini agar  Disamping itu juga ada kunjungan lapangan juga. Sementara itu, Kepala BRR NAD & Nias, Kuntoro Mangkusubroto menyambut positif keinginan Gubernur Papua untuk menggandeng pihak BRR melakukan percepatan pembangunan di Papua. Menurutnya, seluruh tim BRR telah siap berbagi pengalaman berkaitan dengan seluruh proses pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Aceh dan Nias. “Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa diterapkan disini. Tapi kita persilakan saja bagi Gubernur dan jajaran pimpinan di Papua untuk memilih, dimana-mana saja yang cocok dan dimana saja yang bisa diterapkan,” tuturnya.

      "Ditanya soal masalah yang paling krusial di Papua, Kuntoro menjawab seluruh persoalan terletak pada sisi perencanaan. Sementara di Papua, lanjutnya, sistem perencanaan dianggap sebagai satu hal yang bersifat makro. Artinya, jika sudah dibuat master plannya, maka seluruh persoalan dianggap beres. Padahal, makna dari perencanaan itu berarti, sebuah master plan sampai kepada istilah pembuatan gambar-gambar teknik maupun desain. “Jadi yang amanya perencanaan itu penting sekali. Saya kira titik itu yang penting, bukan sekedar pada waktu pekerjaan selesai,” tukasnya.

      "Sementara pada kesempatan itu, Kuntoro mengaku undangan Gubernur Papua tersebut merupakan yang pertama dilakukan oleh seorang pimpinan daerah, sebab dari menteri saja belum ada yang meminta BRR melakukan presentasi secara lengkap kemudian untuk memilih dimana-mana saja yang diinginkan untuk diterapkan di daerahnya.  Oleh karena itu, ia menganggap bahwa undangan tersebut merupakan satu bentuk penghargaan dari Gubernur Papua. Sebab, pertemuan kali ini langsung pula ditindaklanjuti oleh Gubernur Papua dengan membentuk tim kerja untuk menindaklanjuti pertemuan yang telah dilangsungkan tersebut. Sekedar diketahui, tim BRR NAD & Nias akan berada di Papua selama 1 minggu untuk memberi masukan dan pengalaman kepada Pemprov Papua terkait agenda pembangunan yang telah dilaksanakan di Aceh dan Nias. Selain melakukan beberapa pertemuan di Kota Jayapura, tim dari Pemprov Papua dan BRR Aceh & Nias pada hari Kamis (15/1) mendatang, akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timika