"Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH menegaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua dengan segala usaha, upayanya serta dengan keterbatasannya, telah berhasil melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2006 dengan baik. Oleh karena itu, hasil dari pendataan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dinas-dinas maupun instansi terkait guna membuat Perencanaan Pembangunan di Provinsi Papua. Hal demikian termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan dirancang dan dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar Pemerintah dapat dengan mudah menyentuh langsung kepada permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh masyarakat. Demikian sebagaimana dikatakan Gubernur Suebu dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Drs. Elieser Renmaur, pada acara sosialisasi hasil sensus ekonomi 2006 dan sosialisasi pendataan usaha pertanian di Lantai VIII Hotel Yasmin, Jayapura, Senin (19/1).

      "Menurut Suebu, kegiatan sensus ekonomi 2006 yang dilaksanakan BPS dalam kurun waktu 2006-2007, telah mampu merekam seluruh kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian. Kegiatan tersebut meliputi pencatatan nama dan alamat perusahaan/usaha pertambangan, industri, pengolahan, listrik, air minum, konstruksi, perbankan, angkutan, telekomunikasi, jasa-jasa dan lainnya. Lebih jauh dari itu, informasi rinci tentang struktur input dan output, jumlah pekerja, permodalan dan keterangan lainnya dapat kita temukan disitu, khususnya yang terkait dengan usaha-usaha berskala mikro, kecil, menengah dan besar yang ada di Provinsi Papua serta wilayah lainnya di Indonesia.

      "Oleh karena itu, dengan terhimpunnya informasi atau data melalui sensus ekonomi ini, maka potensi ekonomi Provinsi Papua khususnya yang terkait dengan usaha mikro dan kecil (UMK) atau yang disebut kegiatan ekonomi kerakyatan, akan dapat diidentifikasi dan dipetakan secara baik dan tepat. Dalam kesempatan tersebut, ikut disosialisasikan kegiatan pendataan usaha pertanian yang dilaksanakn BPS pada tahun 2009. Sebab seperti diketahui komoditas pangan strategis perlu diwaspadai ketersedian dan kecukupannya karena mempunyai dampak terhadap inflasi yang signifikan. Sebagai ilustrasi inflasi di Jayapura pada tahun 2008 mencatat angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 12,55 persen. Tingginya angka ini, diantaranya diakibatkan oleh besarnya sumbangan dari pengeluaran komsumsi rumah tangga untuk bahan makanan. Oleh karena itu, terkait kegiatan ini saya minta kepada Dinas-dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota mau memberi dukungan kepada BPS agar kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah, imbaunya.