06Apr 09
- Uncategorized
- 2316 x dilihat.
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menghimbau pihak bank yang bersinggungan dengan penyaluran dana RESPEK, untuk menyalurkan uang rakyat tersebut dalam bentuk pecahan kecil atau receh agar terjadi mekanisme pasar yang baik diwilayah perkampungan. Menurut Ketua Komisi B DPRP, Paulus Sumino, penyaluran dana RESPEK ke kampung-kampung menurut pengamatannya, diserahkan dalam bentuk pecahan mata uang Rp. 50.000 atau Rp. 100.000. Hal demikian, menurut Paulus Sumino, dapat mencelakakan masyarakat karena tidak akan terjadi mekanisme jual beli yang baik antara konsumen dan pedagang sebab uang yang beredar seluruhnya dalam pecahan mata uang yang sama.
“Jadi ini mencelakakan masyarakat. Oleh karena itu, pihak bank dalam mengedrop uang ke kampung khusus untuk dana RESPEK, maka kedepan harus diberikan dalam pecahan mata uang kecil. Antara lain dalam pecahan Rp. 5.000, Rp. 10.000 dan Rp. 20.000 sehingga bisa terjadi jual beli yang positif di kampung,” kata Paulus, di ruang kerjanya, minggu lalu.
Dikatakan Paulus, penyaluran dana RESPEK dalam bentuk pecahan mata uang yang besar, dapat terus memacu inflasi diwilayah pegunungan. “Memang ini perkara kecil tapi sangat besar pengaruhnya. Sebab inflasi diwilayah pegunungan sekarang sudah tinggi sekali. Supermie yang biasanya Rp 1.500 naik menjadi Rp. 3.000 dan kalau orang beli supermie tapi dengan pecahan uang yang besar kemudian tidak ada uang kembalian, maka tidak terjadi satu mekanisme pasar yang baik,” kata dia.
Oleh karena itu, ia sekali lagi menghimbau agar pihak bank pelaksana REPSEK harus mendistribusikan uang RESPEK dalam pecahan kecil kepada rakyat. Kendati harus menganggarkan biaya yang lain untuk pengiriman dana RESPEK karena uang dibagi dalam pecahan kecil, maka hal demikian tentu bisa dilaksanakan. “Dan ini tentunya harus ditanggulangi pihak pemerintah,” singkatnya.
Pada kesempatan itu, Paulus Sumino mengkritisi munculnya para calon legislatif (caleg) dari berbagai kalangan dalam pelaksaan pesta demokrasi rakyat di Tahun 2009 ini. Kendati menganggap positif banyaknya caleg yang maju dalam pertarungan Pemilu, namun ia khawatir jika SDM yang dilahirkan oleh partai sangat lemah.
“Celaka sekali hasil daripada Pemilu ini jikalau SDM-SDM yang dilahirkan dari banyak partai itu terlalu lemah. Kalau rekruitmen anggota DPR kabupaten/kota tidak dibantu oleh satu sistem yang dapat diciptakan oleh pemerintah untuk memacu kualitas anggota DPR kabupaten/kota, maka ini bisa menjadi kecelakaan demokrasi,” kata dia. Ia mencontohkan untuk Partai Golkar misalnya, untuk dapat duduk pada kursi anggota legislatif, maka seseorang itu dipersiapkan melalui satu mekanisme pengkaderisasian terlebih dahulu.
“Tapi sekarang dengan menjamurnya partai baru yang begitu banyak ini, kapan dia menyiapkan kadernya? Nah ini yang berbahaya,” kata dia. Diakuinya, memang dari segi politik semua warga negara mempunyai hak untuk dicalonkan dan untuk memilih. Tetapi sebenarnya ketika orang mau menjadi seorang tukang bakso maka dia harus belajar banyak untuk membuat bakso.
“Jadi ini mencelakakan masyarakat. Oleh karena itu, pihak bank dalam mengedrop uang ke kampung khusus untuk dana RESPEK, maka kedepan harus diberikan dalam pecahan mata uang kecil. Antara lain dalam pecahan Rp. 5.000, Rp. 10.000 dan Rp. 20.000 sehingga bisa terjadi jual beli yang positif di kampung,” kata Paulus, di ruang kerjanya, minggu lalu.
Dikatakan Paulus, penyaluran dana RESPEK dalam bentuk pecahan mata uang yang besar, dapat terus memacu inflasi diwilayah pegunungan. “Memang ini perkara kecil tapi sangat besar pengaruhnya. Sebab inflasi diwilayah pegunungan sekarang sudah tinggi sekali. Supermie yang biasanya Rp 1.500 naik menjadi Rp. 3.000 dan kalau orang beli supermie tapi dengan pecahan uang yang besar kemudian tidak ada uang kembalian, maka tidak terjadi satu mekanisme pasar yang baik,” kata dia.
Oleh karena itu, ia sekali lagi menghimbau agar pihak bank pelaksana REPSEK harus mendistribusikan uang RESPEK dalam pecahan kecil kepada rakyat. Kendati harus menganggarkan biaya yang lain untuk pengiriman dana RESPEK karena uang dibagi dalam pecahan kecil, maka hal demikian tentu bisa dilaksanakan. “Dan ini tentunya harus ditanggulangi pihak pemerintah,” singkatnya.
Pada kesempatan itu, Paulus Sumino mengkritisi munculnya para calon legislatif (caleg) dari berbagai kalangan dalam pelaksaan pesta demokrasi rakyat di Tahun 2009 ini. Kendati menganggap positif banyaknya caleg yang maju dalam pertarungan Pemilu, namun ia khawatir jika SDM yang dilahirkan oleh partai sangat lemah.
“Celaka sekali hasil daripada Pemilu ini jikalau SDM-SDM yang dilahirkan dari banyak partai itu terlalu lemah. Kalau rekruitmen anggota DPR kabupaten/kota tidak dibantu oleh satu sistem yang dapat diciptakan oleh pemerintah untuk memacu kualitas anggota DPR kabupaten/kota, maka ini bisa menjadi kecelakaan demokrasi,” kata dia. Ia mencontohkan untuk Partai Golkar misalnya, untuk dapat duduk pada kursi anggota legislatif, maka seseorang itu dipersiapkan melalui satu mekanisme pengkaderisasian terlebih dahulu.
“Tapi sekarang dengan menjamurnya partai baru yang begitu banyak ini, kapan dia menyiapkan kadernya? Nah ini yang berbahaya,” kata dia. Diakuinya, memang dari segi politik semua warga negara mempunyai hak untuk dicalonkan dan untuk memilih. Tetapi sebenarnya ketika orang mau menjadi seorang tukang bakso maka dia harus belajar banyak untuk membuat bakso.
