Rencana Pemerintah Indonesia untuk menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Pemerintah PNG kandas ditengah jalan. Rencana peresmian jalur lintas batas RI – PNG yang rencananya akan digelar pada tanggal 26 Juli 2006 mendatang, oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Perdana Menteri PNG, Michael Semeru, melalui penandatangan batu prasasti, terancam batal.
Perdana Menteri PNG sebelumnya telah mengundur jadwal pelaksanakan peresmian ke tanggal 28 Juli 2006. Namun, rencana peresmian tersebut kembali ditunda hingga terkatung-katung tidak jelas kepastian, untuk melakukan peresmian jalur lintas batas tersebut.
Dari dugaan sementara, ada semacam intervensi dari pihak luar yang tidak menghendaki terjalinnya hubungan baik antar kedua negara ini. Terkuak melalui Kedutaan Besar (Kedubes) RI di PNG bahwa dilingkungan Pemerintahan PNG saat ini, bercokol kubu lainnya yang disebut sebagau kubu arus bawah penentang dilakukannya pembukaan jalan lintas batas RI – PNG.
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng ketika dikonfirmasi wartawan mengaku, dari informasi yang diterimanya melalui Kedubes RI di PNG, mengindikasikan bahwa ada terdapat salah satu kubu arus bawah yang menetang dibukannya jalur lintas batas RI – PNG. “Jadi kalau ditanya ada intervensi pihak Australia Tidak tahu, hanya informasi yang saya dengar dari Kedubes RI, sebetulnya disana itu ada dua kubu. 1 kubu arus bawah yang tidak menghendaki kerjasama ini, dan satu kubu dengan Perdana Menteri yang menghendaki kerjasama,” ujarnya.
Dari pantauan wartawan berkaitan dengan persiapan Pemerintah PNG untuk rencana peresmian jalur lintas batas itu, masih sangat jauh dari yang diharapkan. Untuk membangun car wash atau tempat pencucian bagi kendaraan yang keluar masuk dari antara kedua negara ini, sampai saat ini belum menunjukan pembangunan. Sebaliknya, antusiasme yang ditunjukan Pemerintah Indonesia untuk rencana peresmian ini, bisa dikatakan sangat sempurna. Bahkan Pemerintah Indonesia sudah menawarkan bantuan dana untuk pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan Pemerintah PNG.
“Jadi kuasa duta besar kita di PNG, kemarin dipanggil oleh Perdana Menteri PNG, yang pertama dijelaskan bahwa rupanya pihak PNG belum siap, karena Pemerintah PNG malu dengan Pemerintah PNG yang sudah siap tapi PNG belum siap sama sekali. Kita juga sudah mencoba memberikan penawaran yang salah satunya untuk membantu pembangunan car wash bagi PNG, tetapi belum ada kepastian yang jelas dari mereka,” aku Sekda.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yhudoyono ke Papua, Sekda Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng menegaskan, apabila rencana peresmian jalur lintas batas batal dilaksanakan, maka rute kunjungan Presiden SBY ke Papua, akan berubah rute.
Menurut Andi Baso, apabila rencana kunjungan Presiden SBY sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kata lain bahwa peresmian jalur lintas batas dilakukan pada tanggal 26 Juli 2006, maka rute perjalanan Presiden dari Jakarta akan melewati Timika – Jayapura – Wamena. Sedangkan apabila rencana peresmian jalur lintas batas batal dilaksanakan, maka rute perjalanan Presiden, dari Jakarta ke Timika dan langsung ke Yahukimo.
“Nah kalau Perdana Menteri PNG belum siap, berarti segala kegiatan di perbatasan itu ditunda sampai ada kesiapan. Sedangkan untuk yang di Yahukimo itu tetap jalan. Hanya kita belum tahu karena tadinya disampaikan tanggal 26 Juli 2006, kita masih menunggu jadwalnya apakah tetap kunjungan Presiden ke Papua pada tanggal 26 atau 27 Juli 2006.
Sebab tadinya kalau rencana peresmian di perbatasan itu sesuai rencana, berarti rute kunjungan Presiden itu dari Jakarta melewati Timika, kemudian ke Jayapura meresmikan perbatasan baru ke Wamena  dan disana Kepala Negara bermalam. Tapi kalau rencana peresmian batal, maka rute perjalanan juga berubah. Jadi nanti dari Jakarta, Timika kemudian ke Yahukimo.**
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng ketika dikonfirmasi wartawan mengaku, dari informasi yang diterimanya melalui Kedubes RI di PNG, mengindikasikan bahwa ada terdapat salah satu kubu arus bawah yang menetang dibukannya jalur lintas batas RI – PNG. “Jadi kalau ditanya ada intervensi pihak Australia Tidak tahu, hanya informasi yang saya dengar dari Kedubes RI, sebetulnya disana itu ada dua kubu. 1 kubu arus bawah yang tidak menghendaki kerjasama ini, dan satu kubu dengan Perdana Menteri yang menghendaki kerjasama,” ujarnya.
Dari pantauan wartawan berkaitan dengan persiapan Pemerintah PNG untuk rencana peresmian jalur lintas batas itu, masih sangat jauh dari yang diharapkan. Untuk membangun car wash atau tempat pencucian bagi kendaraan yang keluar masuk dari antara kedua negara ini, sampai saat ini belum menunjukan pembangunan. Sebaliknya, antusiasme yang ditunjukan Pemerintah Indonesia untuk rencana peresmian ini, bisa dikatakan sangat sempurna. Bahkan Pemerintah Indonesia sudah menawarkan bantuan dana untuk pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan Pemerintah PNG.
“Jadi kuasa duta besar kita di PNG, kemarin dipanggil oleh Perdana Menteri PNG, yang pertama dijelaskan bahwa rupanya pihak PNG belum siap, karena Pemerintah PNG malu dengan Pemerintah PNG yang sudah siap tapi PNG belum siap sama sekali. Kita juga sudah mencoba memberikan penawaran yang salah satunya untuk membantu pembangunan car wash bagi PNG, tetapi belum ada kepastian yang jelas dari mereka,” aku Sekda.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yhudoyono ke Papua, Sekda Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng menegaskan, apabila rencana peresmian jalur lintas batas batal dilaksanakan, maka rute kunjungan Presiden SBY ke Papua, akan berubah rute.
Menurut Andi Baso, apabila rencana kunjungan Presiden SBY sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kata lain bahwa peresmian jalur lintas batas dilakukan pada tanggal 26 Juli 2006, maka rute perjalanan Presiden dari Jakarta akan melewati Timika – Jayapura – Wamena. Sedangkan apabila rencana peresmian jalur lintas batas batal dilaksanakan, maka rute perjalanan Presiden, dari Jakarta ke Timika dan langsung ke Yahukimo.
“Nah kalau Perdana Menteri PNG belum siap, berarti segala kegiatan di perbatasan itu ditunda sampai ada kesiapan. Sedangkan untuk yang di Yahukimo itu tetap jalan. Hanya kita belum tahu karena tadinya disampaikan tanggal 26 Juli 2006, kita masih menunggu jadwalnya apakah tetap kunjungan Presiden ke Papua pada tanggal 26 atau 27 Juli 2006.
Sebab tadinya kalau rencana peresmian di perbatasan itu sesuai rencana, berarti rute kunjungan Presiden itu dari Jakarta melewati Timika, kemudian ke Jayapura meresmikan perbatasan baru ke Wamena  dan disana Kepala Negara bermalam. Tapi kalau rencana peresmian batal, maka rute perjalanan juga berubah. Jadi nanti dari Jakarta, Timika kemudian ke Yahukimo.**