Kapolri Jendra Pol. Sutanto megatakan keinginan Dewan Adat Papua untuk melaksanakan aksi damai untuk mengembalikan Otonomi Khusus 15 Austus harus tetap dalam kerangka NKRI. Jika terjadi penyimpangan maka akan berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga polisi akan mengambil tindakan yang tegas. Demikian Kapolri Jendral Pol. Sutanto menganggapi rencana adanya aksi damai pengembalian Otsus oleh Dewan Adat Papua, pada tanggal 15 Agustus mendatang. Menurut Sutanto, masyarakat harus menyadari bahwa sudah ada kesepakatan tetap dalam wadah NKRI, sehingga dalam pelaksanaan nantinya harus sesuai dengan rambu-rambu. "hal ini penting untuk dimengerti masyarakat agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya tidak berbentur dengan aturan dan hukum yang berlaku dalam NKRI" ujar Sutanto ketika ditemui wartawan usai melaksanakan kunjungan kerjanya di Mapolda Papua, Rabu (03/08) kemarin. Untuk itu dirinya sudah meminta pihak Polda Papua agar dapat memberikan pengamanan supaya kegiatan itu berjalan dengan aman tanpa terjadi suatu apapun. Bahkan pihak Polda Papua sudah melakukan langkah antisipasi, jika Dewan Adat Papua tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut jangan sampai berkembang pada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, jadi harus berjalan sesuai dengan rambu-rambu dan aturan hukum yang ada ungkap Kapolri tegas. Dijelaskan, situasi yang saat ini terjadi di Jayapura khususnya maupun Papua umumnya masih dalam kondisi aman dan terkendali sehingga masyarakat jangan sampai terprovokasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. "Kita sudah bersama-sama sepakat untuk membangun negara ini dalam kerangka NKRI agar damai sejahtera, dan masyarakat dapat merasakannya. Untuk itu kegiatan ini nantinya pula harus sejalan dalam bingkai NKRI" jelas Sutanto. Kapolri Jendral Pol Sutanto dalam kunjungan kerjanya di Papua rabu pagi, kemarin melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran Polda setempat. Berbagai sumber menyebutkan dalam pertemuan tertutup tersebut Kapolri memberikan pengarahan berkaitan dengan situasi kemanan di tanah Papua menjelang rencana pengembalian UU Otsus. selain itu persiapan pengamanan peringatan HUT ke-60 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.