16Jul 13
- Admin Web Papua
- Uncategorized
- 1236 x dilihat.
Komisi D DPR Papua yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar tahun ini segera melakukan pengadaan pesawat jenis twin otter yang akan melayani wilayah pedalaman Papua.Sebab menurut mereka saat ini tarif penerbangan angkutan di wilayah pedalaman meningkat cukup signifikan. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi D DPR Papua Yan P Mandenas kepada SH kemarin sore Senin (16/7) diruang kerjanya.
Minimal harus ada dua unit jenis twin otter untuk melayani pedalaman terlebih dahulu. Walaupun target kita bisa meningkat menjadi 10 unit dan saya pikir uang Otsus ini daripada kita taruh banyak – banyak, kita beli transportasi saja,â€katanya.
Dijelaskannya satu unit pesawat seharga Rp. 60 milliar. Namun Pemprov Papua akan menyicilnya dengan uang muka Rp. 15 milliar. Kalau kita beli tiga unit kurang lebih sekitar hampir Rp. 180 milliar. Ini saya pikir kalau kita anggarkan sekitar Rp. 200 milliar, maka bisa mencukupi untuk pembelian pesawat. Sehingga di tahun 2014, sudah bisa tersedia tiga unit pesawat untuk melayani wilayah pegunungan. Ini kan sudah meringankan beban,â€katanya lagi. Namun nantinya untuk pengelolaannya, maka harus dengan manajemen yang sehat dan bebas dari intervensi siapapun. Misalnya kalau pemerintah menggunakan pesawat tersebut, maka wajib dibayar sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga dengan masyarakat gunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini supaya kita punya barang ini bisa bertahan dan berfungsi lama. Sehingga tidak menimbulkan beban untuk pengadaan maintenance dan lainnya,â€tuturnya. Untuk itu Komisi D terus mendesak agar draft MoU kontrak berjamaah yang selama ini dikerjakan oleh Dinas Perhubungan dan Staf dari Badan Pengelolaan keuangan daerah untuk segera menyelesaikan itu agar DPRP dan gubernur menandatangani hal itu.
Kami sudah lapor pak gubernur dan sudah disetujui. Sekarang kami butuh draftnya, dimana kalau sudah di tanda tangani oleh Gubernur maka pembelian pesawat untuk tahap awal kita bisa ke Kanada untuk deposit dengan anggaran Rp. 15 milliar yang tersedia. Setelah itu dalam induk 2014 APBD kita sudah komunikasikan dengan Pak gubernur. Kalau gubernur juga sudah mendukung itu, maka kita bisa anggarkan Rp. 100 milliar untuk membayar dua unit pesawat dulu yang didatangkan untuk melayani wilayah pedalaman. Minimal satu di parkir di Timika dan satu unit di Jayapura. Untuk masuk ke wilayah pedalaman di Papua,â€jelasnya panjang lebar. Hal ini tentunya agar bisa mengatasi tingkat kemahalan harga transportasi udara yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Minimal harus ada dua unit jenis twin otter untuk melayani pedalaman terlebih dahulu. Walaupun target kita bisa meningkat menjadi 10 unit dan saya pikir uang Otsus ini daripada kita taruh banyak – banyak, kita beli transportasi saja,â€katanya.
Dijelaskannya satu unit pesawat seharga Rp. 60 milliar. Namun Pemprov Papua akan menyicilnya dengan uang muka Rp. 15 milliar. Kalau kita beli tiga unit kurang lebih sekitar hampir Rp. 180 milliar. Ini saya pikir kalau kita anggarkan sekitar Rp. 200 milliar, maka bisa mencukupi untuk pembelian pesawat. Sehingga di tahun 2014, sudah bisa tersedia tiga unit pesawat untuk melayani wilayah pegunungan. Ini kan sudah meringankan beban,â€katanya lagi. Namun nantinya untuk pengelolaannya, maka harus dengan manajemen yang sehat dan bebas dari intervensi siapapun. Misalnya kalau pemerintah menggunakan pesawat tersebut, maka wajib dibayar sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga dengan masyarakat gunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini supaya kita punya barang ini bisa bertahan dan berfungsi lama. Sehingga tidak menimbulkan beban untuk pengadaan maintenance dan lainnya,â€tuturnya. Untuk itu Komisi D terus mendesak agar draft MoU kontrak berjamaah yang selama ini dikerjakan oleh Dinas Perhubungan dan Staf dari Badan Pengelolaan keuangan daerah untuk segera menyelesaikan itu agar DPRP dan gubernur menandatangani hal itu.
Kami sudah lapor pak gubernur dan sudah disetujui. Sekarang kami butuh draftnya, dimana kalau sudah di tanda tangani oleh Gubernur maka pembelian pesawat untuk tahap awal kita bisa ke Kanada untuk deposit dengan anggaran Rp. 15 milliar yang tersedia. Setelah itu dalam induk 2014 APBD kita sudah komunikasikan dengan Pak gubernur. Kalau gubernur juga sudah mendukung itu, maka kita bisa anggarkan Rp. 100 milliar untuk membayar dua unit pesawat dulu yang didatangkan untuk melayani wilayah pedalaman. Minimal satu di parkir di Timika dan satu unit di Jayapura. Untuk masuk ke wilayah pedalaman di Papua,â€jelasnya panjang lebar. Hal ini tentunya agar bisa mengatasi tingkat kemahalan harga transportasi udara yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
