Pemerintah harus menetapkan kebijakan pengupahan dan perlu rekomendasi yang baik melalui proses dan kajian mendalam dari dewan pengupahan kepentingan investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempertimbang beberapa hal.

Seperti masalah kebutuhan hidup layak pekerja dan kemampuan membayar perusahaan, pertumbuhan angakatan kerja dan ketersedian lapangan kerja dan kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal)

    Hal ini untuk menghasilkan kesepakatan yang mengakomodir semua kepentingan, saya percaya anggota dewan yang ada pasti dapat melakukannya sebagaimana yang berhasil dilakukan pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya,”Kata Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK) Provinsi Papua Archipus Kaise pada acara curah pendapat dewan pengupahan provinsi Papua dengan perwakilan pengusaha dan pekerja di Provinsi Papua serta sidang dewan pengupahan provinsi Papua taun 2013 untuk menyepakati Upah Minimum Provinsi Papua tahun 2014, Rabu (2/10) kemarin bertempat dipemancingan Permata Hijau, Koya Distrik Muaratami.

   Menurutnya, untuk memperoleh upah pekerja yang adil agar dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Maka Gubernur menghimbau kepada semua pengusaha yang di Papua terutama pengusaha yang masih menggunakan Upa Minimum Papua sebagai standar upah (upah pokok) agar dapat menyusun dan menerapkan dalam perusahaannya masing-masing suatu struktur dan skala upah yang lebih baik dan pasti. Saya menyambut baik  atas terselenggaranya acara curah pendapat dan sidang dewan pengupahan Papua dan saya menunggu hasil kesepakatannya untuk menetapkan upah minimum Papua tahun 2014,”tandasnya.

  Dikatakannya, kegiatan ini merupakan proses dan kajian yang dilaksanakan sebagaimana tahapan dan mekanisme yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undang serta kesepakatan yang telah dilakukan oleh dewan pengupahan Papua. Dimana dalam menetapkan kebijakan pengupahan secara khusus upah minimum Papua harus didahului dengan survey, kemudian pengelohan data hasil survey dan selanjutnya curah pendapat yang melibatkan unsur pekerja dan pengusaha serta bidang dewan pengupahan.