Jayapura-Pemerintah Daerah menghimbau warga pedagang untuk tidak mengambil keuntungan maupun kesempatan dengan menjual barang yang lama dengan harga yang tinggi, terkait dengan adanya rencana menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat di awal bulan Oktober 2005 mendatang. Selain itu, pemerintah mengharapkan agar warga tidak melakukan penimbunan bahan pokok maupun barang lainnya. Sehingga tidak meresahkan dan membebani masyarakat yang saat ini sedang menanti hari raya keagamaan, demikian dikemukakan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Drh. Constant Karma usai mengikuti rapat di Kantor DPRP, Kamis (15/09) kemarin. Menurutnya, untuk mengantisipasi rencana menaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat khusus untuk sembilan bahan pokok di pasar-pasar maupun kios-kios nantinya, Pemerintah Daerah akan langsung mengendalikan harga di pasaran. Dengan kata lain, pemerintah akan turun langsung mengawasi pergerakan harga jual di pasar-pasar maupun kios-kios yang ada. Sehingga harga jual bahan pokok kepada masyarakat tidak melebihi dari harga yang ditetapkan pemerintah dan tidak membebani masyarakat. Disamping itu, untuk memantau harga bahan pokok menjelang kenaikan harga BBM, pihaknya bersama dengan instansi terkait akan melakukan operasi pasar apabila dianggap perlu. Sehingga harga jual di pasaran benar-benar berada pada posisi harga jual yang layak. "Terkait dengan adanya rencana kenaikan harga BBM, kemarin Presiden telah meminta agar harga pasar dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar harga penjualan di pasar-pasar maupun kios-kios berada pada posisi harga jual yang wajar. Sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani, karena dalam waktu yang dekat juga masyarakat akan merayakan hari-hari besar keagamaan," tuturnya. Wagub mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM diakibatkan oleh naiknya harga minyak dunia. Hal tersebut untuk mempertehankan defisit pada APBN dan menstabilkan perekonomian negara. Pihaknya berharap agar masyarakat dapat ikut serta mendukung kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian negara.**