Jayapura-Pemerintah menyadari bahwa pelayanan publik khususnya pelayanan investasi di bidang perikanan belum dapat dikelola secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai kendala intern, seperti penyediaan infrastruktur pelabuhan pendaratan ikan atau pelabuhan ekspor, penyediaan bahan bakar, penyediaan lokasi-lokasi usaha perikanan yang strategis dengan kapasitas listrik memadai serta berbagai kendala birokrasi yang menguras biaya tinggi. Disamping itu, kendala ekstern yang dihadapi berupa proses perizinan yang memakan waktu, tenaga dan dana yang cukup besar serta perumusan kewenangan yang masih tumpang tindih antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga menyebabkan belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, di sela-sela pembukaan acara temu usaha dan bedah kasus perusahaan perikanan se Provinsi Papua, Rabu (28/09) di Hotel Relat Indah Jayapura, pihaknya menyadari akan berbagai kendala tersebut. Oleh karena itu, pemerintah telah mengusulkan kepada Presiden dan para Gubernur se-Indonesia, agar pelayanan investasi dilakukan secara satu atap di provinsi. Dengan harapan agar beberapa kewenangan sector atau departemen dapat didelegasikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah. Kemudian, Pemerintah Daerah akan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif di bidang perpajakan, yang tidak sama di semua provinsi. Dengan kata lain, untuk provinsi-provinsi yang mempunyai tingkat kesulitan lebih tinggi, diberikan insentif perpajakan yang lebih besar dari provinsi yang mempunyai tingkat kesulitan tendah. Disamping itu, untuk menjamin kepastian usaha dan kepastian hukum terutama di bidang pertanahan, maka dalam waktu dekat Pemda akan menyusun Perdasus di bidang hak ulayat masyarakat yang sekaligus dapat digunakan oleh emda sebagai acuan dalam memfasilitasi investor maupun dalam penyelesaian sengketa atau konflik antara masyarakat dan pengusaha. Terkait dengan hal itu, pihaknya minta kepada Kepala Dinas Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Papua, untuk memperhatikan setiap usaha-usaha pemberdayaan masyarakatnelayan dan petani ikan, baik melalui pendekatan kawasan di sentra-sentra produksi, pemantapan potensi komoditas unggulan maupun pola kemitraan sebagai upaya untuk mempercepat permberdayaan masyarakat Papua. Selain itu, pihaknya menghimbau kepada para pengusaha perikanan yang ada untuk memprioritaskan rekruitmen tenaga kerja local. Sehingga dapat secara bersama-sama dengan pemerintah untuk bahu-membahu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Sekda menambahkan bahwa dengan digelarnya pertemuan ini, diharapkan agar para pengusaha menyampaikan seluruh kendala yang dihadapi dilapangan secara transparan. Sehingga akan menjadi input untuk selanjutnya di cari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi.** Asiten II Buka Pralokakarya Keanekaragaman Hayati Transfly dan Sosialisasi Taman Nasional Wasur Sebagai Ramser Site Asisten II Setda Provinsi Papua, Drs. W. D. Ochmbair, Rabu (28/09) buka kegiatan Pralokakarya Prioritas Keanekaragaman Hayati Trans Fly Ecorigion dan Sosialisasi Taman Nasional Wasur Sebagai Ramser Site, yang bertempat Hotel Relat Indah Jayapura. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang prioritas keanekaragaman hayati di wilayah Trans Fly berdasarkan analisis keruangan, biodiversity dan ancaman, sekaligus menyatukan komitmen dan presepsi untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah Trans Fly sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dijelaskan Ochmbair, Papua memiliki keanekaragaman tipe ekosistem yang sangat kompleks, dimulai dari ekosistem gletzier, tundra, savana, hutan pegunungan, hutan dataran rendah, hutan lahan basah dan hutan bakau. Keunikan ekosistem ini, lanjutnya tersebar secara merata di Papua, sehingga diperlukan pengembangan scenario atau konsep konservasi untuk menjamin keterwakilan keragaman hayati yang dimiliki. Lebih jauh kata Ochmbair, khusus Kabupaten Merauke habitat savanna, hutan tropical musiman basah dan kering merupakan ekosistem wilayah Trans Fly yang memanjang dari pulau Kimam dan muara Digul. Wilayah ini terkenal sebagai habitat Rusa terbesar serta burung-burung air dan migrasi. Melihat kekhususan ekosistem Trans Fly, maka harus dipahami bersama dalam membangun sebuah model klaborasi pembangunan berkelanjutan menjadi komitmen bangsa dalam upaya meminimalkan kerusakan ekosistem dan degradasi keanekaragaman hayati. Menurutnya, harus disyukuri bahwa saat ini taman nasional Wasur menjadi salah satu kawasan taman nasional yang saat ini didominasikan dan sedang dalam proses untuk dijadikan situs Ramser Site. Dengan kata lain bahwa kawasan hutan ini, tidak hanya menyumbangkan keragaman hayati untuk kepentingan nasional. Tetapi, bermanfaat dan sangat berarti bagi kepentingan internasional. Dengan demikian, lanjutnya maka taman nasional Wasur akan semakin jauh dikenal oleh masyarakat konservasi dunia sebagai salah satu tempat penting keanekaragaman hayati lahan basah. Disamping itu, kawasan tersebut, telah lama menjadi rumah bagi burung-burung air dan brung migrasi yang termasuk spesies-spesies penting lainnya. Dengan demikian kawasan ini memberikan ruang yang cukup dan ikut menjamin kesehatan bagi kehidupan liar di wilayah tersebut, guna keberlangsungan reproduksi. Pihaknya berharap, didalam perlindungan kawasan harus memperhatikan aspek pemanfaatan potensi kawasan untuk kepentingan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Sehingga dapat ikut andil untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.**