Jayapura-Menteri Kelautan dan Perikanan, Fredy Numbery, himbau Pemerintah Dearah Provinsi Papua agar kembali melakukan evaluasi pendataan penduduk miskin yang akan menerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) Program Kompensasi Penyaluran Subsidi (PKPS) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua. Hal tersebut, guna menghindari adanya berbagai keluhan dari masyarakat terkait dengan pemberian BLT yang kurang tepat sasaran. Menurut Menteri, melalui kunjungannya sekaligus dengan tinjauan dan penyerahan Kartu Kompensasi BBM (KKB) beberapa waktu lalu di Entrop Jayapura Selatan dan Kelurahan Imbi Jayapura Selatan, banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pemberian BLT yang tidak tepat sasaran. Dengan kata lain, banyak temuan dilapangan bahwa pemberian BLT tidak seluruhnya menyentuh kepada orang miskin, tetapi diberikan kepada warga yang dikategorikan lebih mampu dan tidak miskin. Disamping itu, temuan lainnya dilapangan adalah banyaknya keluhan dari penduduk miskin yang menyatakan bahwa BLT yang diberikan tergolong kecil dan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin yang dalam waktu dekat ini akan merayakan hari-hari besar keagamaan, seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Namun, lanjut Menteri, setibanya di Jakarta, pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yhudoyono, untuk selanjutnya dievaluasi dan dikaji kembali. Sehingga diharapkan dengan berbagai pertimbangan tersebut, Presiden akan memberikan kebijakan khusus kepada Provinsi Papua terkait dengan besarannya BLT yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat miskin di Papua. "Jadi ada permintaan dari masyatrakat yang menyatakan agar bantuan di tambah karena bahan pokok di Papua mahal. Salah satunya untuk beras di Wamena yang dijual dengan harga sekitar Rp. 30 ribu. Sedangkan bahan bangunan Semen dijual dengan harga sekitar Rp. 1, 5 juta lebih. Harga tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan harga jual di Jayapura untuk semen hanya dijual dengan harga Rp. 30 ribu. Disamping itu, perbandingan harga ini akan lebih jauh lagi apabila harga di Wamena di bandingkan dengan harga jual bahan baku bangunan serta bahan makanan di Jawa yang jauh lebih murah. Perbedaan harga yang mencolok ini, tentunya akan saya laporkan kepada Presiden. Sehingga diharapkan ada evaluasi dari Presiden kepada Papua," jelasnya. Merujuk dari berbagai kelemahan dan pendataan yang kurang tepat sasaran, pihaknya berharap kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua untuk lebih mempertajam pendataan. Sehingga dalam penyaluran BLT pada periode berikutnya, dapat disalurkan dan benar-benar menyetuh kepada masyarakat miskin.**