Jayapura-Pemprov Bentuk Tim Monitoring Penyaluran BLT Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dengan penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang dinilai pendataannya kurang tepat sasaran, maka Pemerintah Provinsi Papua segera membentuk tim monitoring penyaluran dana BLT kepada keluarga miskin yang diketuai Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng. Tim monitoring tersebut, bertugas memantau secara langsung penyaluran dana BLT kepada keluarga miskin. Disamping itu, tim akan melakukan penilaian apakah dana tersebut benar-benar disalurkan kepada warga yang lebih berhak atau tidak, demikian dikemukakan Gubernur Provinsi Papua, Dr. J. P. Solossa, Drs, M.Si kepada wartawan belum lama ini. Lebih lanjut kata Solossa, tim tersebut akan secara aktif melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas maupun kegiatan penyaluran BLT kepada masyarakat miskin. Kemudian tim akan melaporkan seluruh temuan-temuan dilapangan Gubernur, selanjutnya Gubernur akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yhudoyono melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurut Solossa, tim monitoring tersebut, terdiri dari Dinas Perindag Provinsi Papua, Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Bulog Divre Papua, Kantor Pos Jayapura, Bank BRI Jayapura, Pertamina UMPS VIII dan TNI/Polri. Sehingga dengan terbentuknya tim ini, diharapkan seluruh kegiatan penyaluran BLT kepada keluarga miskin di Papua khususnya Kota Jayapura, dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada kesempatan tersebut, Solossa mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah membentuk posko yang berlokasi di Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Posko tersebut bertujuan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan menerima masukan, serta menerima dimasukannya daftar nama penduduk yang sampai saat ini belum didata oleh BPS. Sehingga diharapkan dengan terbentuknya posko ini dapat benar-benar difungsikan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin, terkait dengan kebijakan Pemerintah pusat menaikan harga BBM pada tanggal 1 Oktober 2005 lalu, akibat naiknya harga minyak mentah dunia, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, subsidi BBM oleh Pempus yang dinikmati kalangan ekonomi menengah keatas, dan maraknya penyelundupan BBM keluar negeri. "Pemerintah Provinsi Papua telah membentuk posko untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, apabila masyarakat menemukan penyimpangan penyaluran BLT dilapangan, maka dapat segera dilaporkan di posko-posko yang telah dibentuk untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karena Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan monitoring dilapangan, sehingga bantuan bisa tepat sasaran," jelasnya.**