Jayapura-Wakil Gubernur Provinsi Papua, Drh. Constant Karma menegaskan bahwa pengembangan ekonomi rakyat membutuhkan dukungan kebijakan khusus dari pihak Pemerintah, karena hampir semua factor dalam system pengembangan ekonomi rakyat hanya dapat berfungsi dengan baik apabila Pemerintah (Pemeritah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat) memainkan peranan yang selayaknya.Selain itu, sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemerintah perlu melakukan intervensi yang memberdayakan dan tidak membuat rakyat tergantung secara tidak sehat ?Oleh karena itu, penting bagi Provinsi Papua untuk melakukan studi yang mendalam mengenai arah, tujuan, dan strategi pengembangan ekonomi rakyat kebijakan tersebut juga harus tercermin dalam anggaran yang memadai, dan dilaksanakan oleh oknum yang berintegritas tinggi, professional, dan memahami dengan baik kebutuhan pasar serta perilaku sosial ekonomi rakyat dalam berproduksi,? Demikian dikemukakannya kepada wartawan belum lama ini. Selain itu, dijelaskannya bahwa Pemerintah perlu membiayai dan melaksanakan studi yang mendalam untuk mengetahui potensi-potensi pasar bagi produk ekonomi rakyat Papua. Bahkan lebih dari itu, lanjutnya, Pemerintah Perlu mengupayakan untuk menciptakan pasar, guna menampung hasil-hasil para pelaku ekonomi rakyat Papua. Karena produksi tidak akan memberikan manfaat ekonomi apabila tidak ada pasar yang menampung produk dan memberikan lahan yang memadai. Ditambahkannya, dari berbagai informasi yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa di negara-negara maju sekalipun, selaku ada lembaga keuangan yang dibentuk dan dipertahankan untuk menolong para petani dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan bank-bank komersil lainnya. Dengan demikian, ?kalau negara-negara maju saja masih merasa perlu untuk memiliki bank khusus bagi mereka yang termarginalisasi selama ini, mestinya Indonesia, lebih khusus lagi Papua, harus memiliki lembaga keuangan seperti itu, ucapnya. Dikemukakannya, saat ini di Papua, lembaga-lembaga perkreditan tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dikelola oleh LSM/swasta, tetapikarena keterbatasan modal dan tenaga, mereka cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk menyiapkan dana dan prasarana lain yang memadai, dan menyerahkan dana tersebut untuk dikelola BPR-BPR yang terbukti memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas dalam memberikan kredit permodalan bagi pelaku ekonomi rakyat. Dengan cara seperti ini, lanjutnya, maka pelayanan keuangan bagi para pelaku ekonomi rakyat dapat diperluas dan menjangkau distrik-distrik yang mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi rakyat di seluruh Provinsi Papua.**