Pemerintah Provinsi Papua menganggarankan kurang lebih sebesar Rp. 4 trilyun, besaran dana yang akan dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006, yang sudah termasuk dana rutin dan Otsus. Pemerintah Provinsi Papua juga telah berkoordinasi dengan pihak DPR Papua melalui beberapa kali pertemuan yang khusus membahas dan membicarakan percepatan penyelenggaraan sidang RAPBD Provinsi Papua TA 2006. Percepatan pengesahan APBD Provinsi Papua TA 2006, bertujuan agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu. Selain itu, dengan adanya percepatan ini, maka realisasi penggunaan dana APBD TA 2006 nantinya, dapat diserap dengan maksimal seluruhnya. Sehingga pengambangan maupun pembangunan Provinsi Papua kedepan, berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan hal itu, kepada wartawan usai menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, dari pejabat lama Drs. Agus Witjaksono, kepada pejabat yang baru, Drs. Bambang Setiawan, MM, Kamis (26/01) siang, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pengesahan APBD TA 2006 akan rampung pada Bulan Februari mendatang. Selain itu, pihaknya telah menginstruksikan kepada DPR Papua, untuk segera melakukan sidang pembahasan RAPBD Provinsi Papua, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak diterlantarkan. Dari data yang diperolehnya, realisasi penggunaan APBD Provinsi Papua TA 2005 lalu, hanya terserap sekitar 66 persen dari dana yang dianggarkan. Selain itu daya serap di wilayah kabupaten/kota, kurang maksimal dilakukan oleh Pemda-Pemda setempat. Untuk itu pihaknya menghimbau pihak pemerintah di wilayah kabupaten/kota, untuk segera secepatnya menyelesaikan penyusunan APBD. Hal demikian, ini sesuai dengan arahan Presiden, Menko Perekonomian dan Menkeu pada Raker Kepala Daerah dan DPRD se-wilayah Timur Indonesia, yang diselenggarakan di Manado kemarin. "Jadi saya menghimbau kepada Pemkab dan Pemkot se-Papua untuk segera melakukan pembahasan RAPBD TA 2006. Pembahasan ini bertujuan agar pembangunan dan pelayanan kepada mamsyarakat dapat segera dijalankan. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena masyarakat sudah cukup lama menunggu sentuhan pembangunan dari pemerintah. Selain itu, semakin kita menunda-nunda pembahasan maka ada rentang waktu kita mentelantarkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, sekali lagi saya tegaskan agar pemerintah kabupaten/kota segera lakukan pembahasan RAPBD TA 2006, demi kepentingan seluruh masyarakat Papua," Kata Situmorang berharap.