Jayapura-Jumlah pelamar yang akan mengikuti seleksi CPNS tahun 2006 se-Provinsi Papua, mencapai 52.392 orang, yang terdiri dari pelamar umum sebanyak 39.622 orang dan pelamar honorer sejumlah 12.770 orang. Dari total angka itu, pelamar terbanyak adalah di Kabupaten Mimika yang mencapai 5.245 orang. Kemudian disusul Kabupaten Biak dengan jumlah pelamar sebanyak 4.930 orang, dan Kabupaten Merauke sejumlah 4757. Sedangkan jumlah pelamar yang terkecil, yaitu di Kabupaten Mappi, yang hanya sebanyak 875 orang. Tingginya jumlah pelamar dan rendahnya jumlah formasi yang tersedia, menjadi bahan perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Papua. Tuntutan agar perekrutan diprioritaskan kepada orang Papua, digemakan melalui aspirasi yang disampaikan melalui demo oleh masyarakat dan mahasiswa serta lembaga MRP. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Papua merasa perlu untuk menggelar pertemuan para bupati dan walikota se-Papua. Hal demikian untuk mensinkronkan perekrutan CPNS, sehingga tidak menimbulkan akses negatif yang dapat menggangu stabilitas keamanan di tanah ini. Demikian diungkapkan Gubernur Dr. Sodjuangon Sitmorang, M.Si, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Papua dengan para Bupati dan Walikota se-Papua yang digelar di Sasana Karya Kantor Gubernur, kemarin. Dikatakan, jumlah pelamar CPNS yang ada tentunya sangat tidak sebanding dengan jumlah formasi yang tersedia yang hanya berjumlah 8.056 untuk Provinsi Papua. Sehingga demikian, perlu harus dicari cara yang tepat untuk menjaga agar tidak timbul persoalan, akibat dari adanya rasa ketidakpuasan. ?Para pelamar CPNS hendaknya tidak dijadikan satu-satunya tumpuan harapan bagi masyarakat. Karena itu harus dikembangkan sektor swasta sehingga bisa meraup tenaga kerja yang ada. Putra asli Papua akan tetap menerima porsi yang lebih besar dan akan dirundingkan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan pendatang juga akan tetap mendapat porsi tertentu khususnya di daerah-daerah yang terdapat kelangkaan. Namun yang terpenting seleksi penerimaan CPNS ini, harus dilakukan secara tertib transparan dan objektif serta bebas dari KKN, sehingga tidak menimbulkan persoalan,? harapnya. Ditambahkan, untuk jumlah besaran penerimaan CPNS tahun ini, masih akan dibahas secara internal di ruang kerjanya bersama dengan para Bupati dan Walikota se-Papua. Namun, secara khusus untuk tenaga honorer, akan pula tetap untuk diprioritaskan bagi yang dikategorikan memiliki kinerja yang baik. **