Jayapura-Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2006, Pemerintah Provinsi Papua berencana menganggarkan dana penanggulangan banjir sebagai program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP). Kepada wartawan Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan memberi perhatian terhadap penanggulangan masalah banjir diseluruh Papua dengan menganggarkan pendanaannya melalui APBD TA 2006. Masalah tersebut, lanjutnya, akan ditangani serius oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya penanganan banjir kedepan. "Dalam TA 2006, Pemerintah Provinsi Papua akan memberi perhatian dengan menganggarkan pendanaannya melalui APBD, sebagai upaya penanggulangan masalah banjir, yang nantinya akan ditangai oleh PU yang bersama-sama dengan Pemkab untuk membahas mana yang prioritas dalam program RPJP dan RPJM serta untuk jangka panjang dalam kajian yang menyeluruh," aku Situmorang saat diwawancarai wartawan usai, menerima laporan tertulis mengenai perkembangan terakhir banjir oleh Bupati Kabupaten Kerrom, Selasa (14/03) di Aula Kantor Bupati Kerrom. Menurutnya, langkah awal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk penanggulangan banjir di Keerom, yaitu dengan memberikan bantuan sembako, obat-obatan, dan bantuan kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pemprov Papua juga sudah menurunkan tim teknis yang terdiri dari Dinas PU, Dinas Kesejahteraan Sosial, dan Dinas Kesehatan yang bersama-sama melakukan pengkajian terhadap sebab akibat terjadinya banjir. Karena menurutnya, yang terpenting adalah mencari solusi terbaik terhadap pencegahan terjadinya banjir dikemudian hari. "Langkah awal Pemerintah Provinsi Papua untuk penanganan banjir di Kerrom adalah memberikan bantuan berupa sembako, obat-obatan dan bantuan kesehatan. Tetapi yang terpenting justru kita mencari solusi terhadap terjadinya banjir yang rutin terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua sudah menurunkan tim teknis yang terdiri dari PU, Dinkesos, Dinkes yang bersama-sama dengan Pemkab Kerrom melakukan pengkajian. Dan ternyata yang jadi persoalan bahwa wilayah ini diapit oleh dua sungai besar yang dari segi topografi wilayah ini lebih rendah dari sungai tersebut yang ditambah kondisi penggundulan hutan di hulu, sehingga mempunyai dampak tingginya tingkat erosi dari sungai," akunya. Oleh karena itu, kata Situmorang, dalam RPJP, Pemprov akan selalu senantiasa membantu Pemkab untuk memperbaiki saluran air yang ada, melakukan penambahan saluran air, dan membuat tempat penampungan air baru atau membangun bedung-bedung sungai, guna mengurangi dampak banjir yang terjadi. Disamping itu, pihaknya juga meminta masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan serta melakukan langkah-langkah reboisasi atau penghijauan kembali bersama-sama dengan Pemda setempat, sehingga daya serap tanah tetap terjaga dan mencegah terjadi bencana banjir yang lebih besar. "Saya minta masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan, dan juga bagi mereka yang melakukan penggundulan hutan perlu dilakukan langkah-langkah reboisasi atau penghijauan kembali bersama-sama dengan masyarakat dan Pemda setempat, agar daya serap tanah tetap tinggi. Sedangkan dalam penataan kota kedepan, masyarakat juga diminta untuk menata kota dan system arsitektur dengan mendirikan bangunan rumah ditempat yang lebih tinggi atau membuat bangunan yang lebih tinggi untuk mencegah terjadinya genangan air akibat banjir," katanya.**