Jayapura-Demi mengoptimalkan kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam upaya mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat asli Papua dalam konteks social budaya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menargetkan pada akhir bulan Juli 2006 mendatang, renovasi Kantor sementara MRP, yang direncanakan penempatannya di Kantor Balitbangda Kotaraja, diharapkan dapat segera terselesaikan proses pengerjaannya.
Penyelesaian renovasi gedung Kantor MRP di Kotaraja ini, sebelumnya menjadi soroton pihak legislative pada pembahasan RAPBD Papua TA 2006, yang kini telah menjadi perhatian dan prioritas penyelesaian dari pihak eksekutif, seperti yang tertuang dalam jawaban Gubernur Papua atas laporan pendapat komisi-komisi DPRP, kemarin.
"Saran dewan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan percepatan, menjadi perhatian eksekutif dan diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir Juli 2006. MRP memang harus segera berkantor, agar pelayanan kemasyarakatan, sesuai dengan tugas dan fungsi MRP, dapat dijalankan dengan baik dan adanya hambatan," demikian diungkapkan Penjabat Gubernur Sodjuangon Situmorang, kepada wartawan, kemarin.
Diakui Situmorang, pihaknya cukup prihatin dengan kondisi kerja yang sementara dijalankan oleh para Pimpinan dan Anggota MRP. Dari informasi yang diterimanya, MRP merasa sulit untuk melangsungkan aktivitas kerja, khususnya dalam menyimpan data-data dan berkas penting lainnya, sehingga focus kerja, baik untuk tugas tugas pokok dan fungsi MRP, tidak dapat berjalan optimal.
Kondisi demikian, lanjutnya, tentu tidaklah memungkinkan para Pimpinan dan Anggota MRP melakukan aktivitas. Sehingga itu, maka dianggap perlu untuk diberlakukan pembaharuan atau perlu disediakannya satu perkantoran yang layak huni bagi para Anggota MRP, sehingga dalam pelaksanaan kinerja kedepan, dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Ditanya wartawan terkait dengan penetapan pembangunan gedung Kantor MRP, kata Situmorang, hal itu masih sedang dalam pengkajian dan pembahasan antara eksekutif dan legislative. Yang jelas, tambahnya, pihak eksekutif dan legislative sangat konsen agar MRP sebagai representatif cultural rakyat Papua, mendapatkan perkantoran yang layak huni dan layak kerja, demi terciptanya atmosfir kerja yang baik, tepat sasaran, terarah dan fungsional.**