Jayapura-Untuk penuntasan masalah pendidikan Papua, dibutuhkan dana sekitar Rp. 900 milyar, yang akan digunakan untuk mengatasi 3 persoalan mendasar di bidang pendidikan, yakni melakukan rehabilitasi gedung sekolah, pemberantasan buta aksara, dan mengejar paket belajar 9 tahun Pengalokasian dana itu, akab dibiayai melalui dana sharing, yakni sebesar 50 persen menjadi tanggungan Pemerintah Pusat, sebesar 30 persen menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan sebesar 20 persen akan menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Papua. ?Ketiga hal ini, pada tahun 2009 nanti akan sudah dituntaskan. Kami sudah hitung semua biaya, dan untuk menangani ketiga bidang ini diperlukan dana sebesar Rp. 900 milyar, yang dibiayai melalui dana sharing, yakni sebesar 50 persen oleh Pemerintah Pusat dan 50 persen oleh Pemerintah Daerah,? demikian ucap plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) Provinsi Papua, Drs. James Modouw, kepada wartawan, pekan lalu. Menurutnya, tahun ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Papua telah menandatangi Memorandum of Undarstanding (MoU), sharing paket untuk menangani pecepatan penanganan masalah-masalah pendidikan di Papua, yang difokuskan pada 3 hal tadi. Disinggung mengenai penggunaan dana, kata James, penggunaan dana tersebut, akan diawasi oleh berbagai pihak yang berkompeten melakukan pengawasan. Namun, pihaknya akan berupaya agar penggunaan pendanaan maupun pembiayaan penuntasan 3 persoalan mendasar di bidang pendidikan itu, dapat dijalankan dengan baik, tepat sasaran dan terarah. Sementara itu, Penjabat Gubernur Sodjuangon dalam suatu acara, pekan lalu, mengatakan dalam tahun anggaran ini, Pemerintah Provinsi Papua sangat berkomitmen untuk menuntaskan masalah pendidikan di Papua. Menurutnya, perhatian terhadap penanganan bidang pendidikan di Papua, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Papua. Namun, upaya perbaikan telah di tunjukan oleh Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan dana penanganan sebesar 50 persen dari jumlah total dana penanganan masalah pendidikan di Papua. Terkait dengan ini, pihaknya berharap agar komitmen yang telah dibangun secara bersama-sama ini, untuk terus dipelihara dan dijaga, untuk keberhasilan penanganannya. Gubernur juga meminta agar dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh pihak yang berwenang terhadap penggunaan anggaran tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya nanti, dapat berjalan sesuai dengan harapan dan yang terlebih terutama, dapat tepat sasaran.**