Sekjen Presidium Dewan Adat Papua (DAP), Thoha Al?Hamid menegaskan upaya penangulangan HIV/AIDS di tanah Papua, tidak hanya memerlukan komitmen dan kepedulian penangulangan dari Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat, namun dibutuhkan adanya special action atau gerakan khusus melalui kemauan politik dari semua pihak yang terkait. Gerakan khsus tersebut, menurutnya, harus menyangkut segala aspek, baik penyampaian informasi bahaya HIV/AIDS dan bagaimana penyebarannya, beserta kampanye-kampanye kondom dan aksi-aksi lainnya, yang juga tentunya, perlu didukung dengan pendanaan yang cukup oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Papua. Al?Hamid menilai, virus mematikan HIV/AIDS sudah menjadi penyakit pembunuh yang akan terus bergentayangan dan menjadi momok bagi seluruh masyarakat Papua, serta dapat mengancam populasi kehidupan manusia, apabila tak ada satu gerakan khusus yang menjadi nafas penggerak dalam upaya penanggulangannya . Ditekankan, Gubernur devinitif yang akan dilantik ini, diharapkan nantinya untuk lebih memprioritaskan penanganan HIV/AIDS dalam rancangan program kerja APBD kedepan. Karena tingkat penyebaran virus mematikan ini, telah semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan hal ini tentunya memerlukan penanganan yang khusus pula. ?Saya merasa kita harus melihat ini sebagai musuh konkrit, karena apabila kita menganggap ini sebagai penyakit yang baru, ya kita akan susah. Tetapi bagaimana kita menjadikan HIV/AIDS ini sebagai musuh konkrit dan kita harus segera mengambil langkah-langkah yang serius karena ini sebuah ancaman. Kita bisa bicara pembangunan, bangun jalan, gedung, tapi kalau pada akhirnya toh AIDS ini menyebar cepat, lalu untuk apa kita buat pembangunan sedangkan masyarakat yang ada pada mati semua. Kalau dana Otsus dialokasikan untuk kesehatan dan pendidikan, saya kira harus ada komitmen politik antara DPRP dan Gubernur, nantinya untuk mengalokasikan sekitar 10 persen dari total dana Otsus, guna mendukung penanggulangan HIV/ADS oleh KPA,? demikian dikemukakannya kepada wartawan, Kamis (15/6), disela-sela pelaksanaan kegiatan lokakarya penanggulangan HIV/AIDS berbasis kearifan, yang digelar di Lantai III Hotel Matoa, Jayapura. Al?Hamid dalam kesempatan tersebut mengatakan, sebagai upaya pencegahan virus mematikan ini kedepan, maka dalam waktu dekat, pihaknya akan menginstruksikan para setiap pimpinan dewan adat untuk menyurati Kepala Daerah diwilayahnya masing-masing dan meminta pimpinan daerah tersebut, untuk sungguh-sungguh dan serius serta berkomitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana yang cukup dalam penanganan HIV/AIDS, sebagai wujud komitmen politiknya. Sebab, penyebaran informasi yang akurat untuk mengani HIV/AIDS, tidak hanya memerlukan kepedulian, tetapi perlu didukung dengan pendanaan yang memadai. ?Nah untuk ini, KPAD di setiap daerah hanrus diperkuat dan saya harap Pemda menjadikan ini sebagai satu agenda prioritas dalam mengkampanyekan bahaya HIV/AIDS,? ujarnya. Berkaitan dengan presepsi msyarakat bahwa kampanye kondom merupakan upaya untuk melegalisasi seks bebas, kata Al?Hamid ?itu adalah salah besar, karena prostitusi itu sudah ada jauh sebelum kondom diciptakan. Dan kondom diciptakan adalah satu-satunya cara untuk mencegah penularan HIV/AIDS,? singkatnya.**