Jayapura - Presiden Susilo Bambang Yhudoyono (SBY) didesak untuk secepatnya mengambil keputusan yang tepat, soal waktu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang mengacu pada hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) dan hasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Papua. Dewan Adat Papua (DAP) menilai, apabila persoalan ini dibiarkan lama berlarut-larut, dapat menimbulkan gejolak sosial yang hanya akan merugikan rakyat Papua. DAP juga menilai bahwa perseteruan yang terjadi antara kubu Suebu sebagai Gubernur terpilih dan Ibo sebagai calon Gubernur, merupakan birahi politik dari adanya bentuk kepentingan beberapa oknum pejabat tertentu. Sebelumnya DAP menduga, seolah-olah ada upaya ?pembiaran? dari Pemerintah Pusat, terhadap masalah perseteruan dan lambatnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih. Polemik ini juga, menurut DAP, harus segera dicarikan jalan keluar yang terbaik, oleh Pemerintah Pusat serta berbagai pihak manapun yang terkait, karena masyarakat sudah lama menunggu adanya seorang pemimpin untuk membangun tanah ini dalam program kerja yang telah dicanangkan pada visi dan misi pembangunan 5 tahun kedepan. Sehingga demikian, proses pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dapat segera berjalan, seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Papua. Sekjen DAP, Thaha Al?Hamid, mengatakan DAP Papua pada tanggal 26 Juni 2006 mendatang, berencana menggelar Sidang Dewan Adat, dalam rangka memfasilitas pertemuan antara para calon-calon Gubernur dan Gubernur terpilih, khususnya Barnabas Suebu dan Jhon Ibo, untuk dapat duduk sama-sama dan menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi. Menurutnya, dewan adat akan mencarikan jalan keluar yang terbaik bagi seluruh proses penyelesaian masalah ini, serta akan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersiteru. ?Jadi, pada Tanggal 26 Juni 2006 mendatang, lembaga ini rencananya akan ambil langkah, yakni pada sidang dewan adat yang akan digelar nanti, ada upaya untuk memanggil mereka semua yang bersiteru dan mengajak mereka semua untuk duduk sebagai anak-anak adat, dan bicara serta menyelesaikan persoalan mereka. Kami harap mereka semua dapat hadir, untuk menyelesaikan persoalan ini,? demikian kata Thaha kepada wartawan, pekan lalu, di Hotel Matoa Jayapura. Dikatakan, secara arif, Presiden harus segera mengambil keputusan dan tidak ragu-ragu terhadap penyelesaian masalah ini. Thaha juga meminta Presiden untuk melantik Gubernur yang devinitif sebelum berkunjung ke Papua. ?saya minta sebelum Presiden berkunjung ke Papua lantik dulu Gubernur yang devinitif,? singkatnya. Thaha juga menyoroti kreadibilitas Pemerintahan Indonesia di Papua, yang seolah-olah hanya membiarkan terjadinya ?perkelahian? diantara orang-orang Papua itu sendiri. Oleh karena itu mengenai masalah ini sudah harus ada penyelesaiannya. Pemerintah Pusat jangan biarkan orang di Papua berkelahi,? tuturnya. Menyikapi pembentukan Pansus DPRP yang melakukan investigasi tentang kasus ijasah palsu Gubernur terpilih Barnabas Suebu dan status Jhon Ibo sebagai di dalam DPRP, kata Thaha, ?Saya kaget juga ada pembentukan Pansus ini, tapi kalau pansus AIDS tidak pernah dibentuk. Jadi kacau ya, DPRP ini juga harus dibenahi dan harus ditata mereka punya mental politik. Satu hal juga, DPRP waktu bapak Jhon Ibo pindah dari Ketua DPRP menjadi calon Gubernur itu, tidak ada hitam diatas putih sampai kapan dia boleh kembali ke DPRP dan begitu tidak terpilih dia langsung kembali ke DPRP. Ini mekanisme apa ? Kepala Desa di kampung saja ada aturan, tapi DPRP buat barang ini seperti tidak ada aturan, sekarang harus ditanya ada apa ini ?? paparnya. Menurut Thaha, masalah yang terjadi soal tidak adanya kepastian pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang devinitif, harus segera dicarikan jalan keluar yang terbaik, demi kelancaran pelaksanaan pembangunan di tanah ini. Thaha hanya berharap agar, perseteruan yang terjadi diantara kedua belah pihak itu, dapat segera terselesaikan, sehingga pelantikan Gubernur dapat segera dilakukan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.**