Jayapura-GUNA Menuntaskan program belajar 9 tahun, maka Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) akan menerapkan pembangunan gedung SD-SMP terpadu di kampung-kampung. Program tersebut akan dijalankan oleh Dinas P dan P Provinsi bekerja sama dengan instansi terkait kabupaten/kota se-Papua, dalam upaya membantu para anak murid yang kesulitan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, akibat terkendala jarak atau isolasi geografis. ?Untuk mentuntaskan program pendidikan wajib belajar (wajar) 9 tahun, dengan menerapkan pola pembangunan gedung sekolah satu atap (SD dan SMP) terpadu di desa-desa yang letak geografisnya sulit,?ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs James Modow, MMT kepada wartawan. Dikemukakan Modouw, kendala geografis dan jarak menjadi halangan bagi anak murid yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu, kedepan diharapkan program penerapan pola pembangunan gedung sekolah satu atap, ini dapat benar-benar berjalan untuk mendukung wajar 9 tahun, yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas kebodohan. "Kami bersama-sama dengan instansi terkait kabupaten/kota, akan berupaya menuntaskan program wajar 9 tahun, karena hampir semua anak murid di seluruh kampung dan desa terkendala masalah jarak untuk bersekolah. Banyak dari mereka yang sudah lulus dari sekolah dasar (SD) tapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (SMP), karena terkendala isolasi geografi. Untuk itu, penerapan sistem pembangunan gedung sekolah satu atap ini, sekiranya dapat menjadi alternatif pemecahannya," paparnya kepada wartawan, kemarin. Diakui James, sebagian besar anak-anak SD di daerah pedalaman, tidak dapat melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Hal itu, akibat terisolasinya letak geografis yang dimana letak kampung atau desa mereka tinggal, berada di daerah yang sangat terpencil dan sangat jauh dari pusat-pusat pendidikan SMP. Dicontohkan, "di Kampung Soba Kabupaten Yahukimo, para anak-anak murid SD Inpres di kampung Soba, sangat sulit untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMP. Sebab sekolah SMP hanya ada di Kurima atau Ninia. Oleh karena itu, kami dalam waktu dekat ini, bersama pemerintah kabupaten/kota, beserta Menteri Pendidikan Nasional, akan duduk bersama membahas masalah pendidikan di Papua beserta kendalanya. Akan diupayakan bagaimana penuntasan wajib belajar ini dapat diatasi secepatnya,"kata James. Menurutnya, diharapkan melalui pembahasan tanggal 16 Mei 2006 nanti, masalah penanganan wajar 9 tahun di daerah pedalaman dapat diselesaikan. Sehingga dengan adanya salah satu alternatif penerapan pola pembangunan gedung sekolah satu atap, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih dan menjadi satu solusi untuk menuntaskan wajar 9 tahun di seluruh Papua.**