BKN Pastikan Pengangkatan Tenaga Honorer di Papua Masih Berproses

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan kebijakan pengangkatan 20 ribu tenaga honorer di Papua, masih terus berproses.

Dimana saat ini, BKN tengah menunggu hasil perhitungan kebutuhan pegawai di 29 kabupaten dan kota termasuk provinsi.

“Soal pengangkatan tenaga honor, masih dalam proses dan kita masih tunggu hasil perhitungan kebutuhan pegawai dari Papua”.  

“Yang jelas pemerintah pusat sudah mendengarkan aspirasi dari daerah, sudah juga dibahas di Kemenpan RB dan BKN.  Nah kita tinggal tunggu saja surat resmi dari Papua ke Menpan, lalu dari Menpan tinggal memerintahkan ke BKN,” terang Wakil Kepala BKN Pusat Supranawa Yusuf, kepada wartawan di Jayapura, Jumat.

Sementara ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat 20 ribu tenaga honorer di Papua, ia tak bisa mengestimasi. 

Sebab pengangkatan tenaga honorer tersebut bakal disesuaikan dengan kebutuhan di kabupaten, kota maupun provinsi.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam satu kesempatan meminta BKN untuk dapat mendorong pengangkatan 20 ribu tenaga honorer di Bumi Cenderawasih.

Ia pun berharap Kepala BKN Kantor Regional IX Jayapura yang baru dilantik agar bisa ikut mendorong serta memperjuangkan aspirasi itu.

“Saat ini ada banyak sekali anak-anak Papua yang jadi tenaga honorer tapi belum dapat diangkat menjadi pegawai”. 

“Kita harap BKN bisa ikut memperjuangkan aspirasi ini supaya ada kesempatan bagi anak-anak Papua untuk berkarir sebagai pegawai negeri,” pungkasnya.

The National Civil Service Agency (BKN) ensures the policy of appointing 20 thousands of honorary workers in Papua, still in process. 

Currently, BKN is waiting for the results of the calculation of the needs of employees in 29 districts and cities including provinces.

"The honorary worker is still in progress and we are still waiting for the results of the calculation of the needs of employees from Papua". 

"Clearly the central government has listened to the aspirations of the region. It has also been discussed in the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform and the National Civil Service Agency. Well we just wait for the official letter from Papua to Ministry of State Apparatus Empowerment, then from Ministry of State Apparatus Empowerment stay ordered to the National Civil Service Agency," explained Deputy Head of central the National Civil Service Agency, Supranawa Yusuf, told reporters in Jayapura, Friday.

When asked how long it would take to appoint 20 thousands of honorary employees in Papua, he could not estimate.

The appointment of honorary employees based on the needs in the district, city and province.

Deputy Governor of Papua Klemen Tinal on one occasion asked the National Civil Service Agency to encourage the appointment of 20 thousand of honorary employees.

He also hopes that the head of Regional Civil Service Agency IX Jayapura who was newly appointed in order to participate in encouraging and fighting for the aspiration.

"There are currently many Papuan honorary workers but they have not been appointed as employees".

"We hope National Civil Service Agency can participate in fighting for this aspiration so that is an opportunity for youth Papuan  to have a career as civil servants," he concluded.