Melihat pada kondisi yang demikian, Komisi penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua tetap terus memperluas penanggulangan, karena persoalan epidemi di Tanah Papua telah masuk pada populasi umum. Dari data KPA Papua sampai akhir Maret 2006, jumlah kasus HIV/AIDS di Papua mencapai 2.199 kasus. Dari estimasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tahun 2005 sebanyak 11.660 orang terinveksi HIV/AIDS. Atas kondisi ini juga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan perintah khusus agar dilakukan program penanganan khusus untuk mengatasi HIV/AIDS di Papua, beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerjanya di
Merauke. Dibandingkan dengan provinsi lain, penyebaran HIV/AIDS di Tanah Papua diperkirakan telah memasuki kelompok masyarakat umum (generalized epidemic), sehingga upaya penanggulangannya tidak lagi parsial tetapi harus menyeluruh.

Dalam pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Papua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang berlangsung kemarin 14 Agustus 2006 di kantor KPA Nasional, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan bahwa upaya penanggulangan AIDS di Papua harus dilakukan secara massal dan menyeluruh. Selain itu menurut Gubernur Suebu, upaya yang jauh lebih penting dari itu adalah mencari akar
persoalan mengapa penularan HIV/AIDS di Papua sangat tinggi. Lebih lanjut Gubernur Suebu menjelaskan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS akan dibarengi dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. "Saya ingin mendekatkan tangan pelayanan kesehatan ke masyarakat Papua," jelas Gubernur.
Ditambahkan, bahwa program peningkatan pelayanan kesehatan, dimana pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Provinsi Papua kedepan. Sementara itu, Ketua KPA Papua drh. Constan Karma mengatakan epidemi AIDS
di Papua sudah merambah di semua kabupaten, sehingga sudah tidak ada alasan lain untuk menunggu lebih lama, dalam upaya penanggulangannya yang komprehensif.

"Epidemi AIDS sudah merambah ke dalam rumah tangga, bahkan pelajar dan mahasiswa pun sudah banyak yang menjadi korban dan sudah ada di seluruh kabupaten di Papua," ujarnya. Karma menambahkan bahwa, selain persoalan pencegahan, akses terhadap
pengobatan serta upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi menjadi agenda penting bagi KPA, sisi kehidupan manusia dengan orang yang hidup dengan HIV/ADS atau ODHA, sudah cukup banyak di Papua saat ini. Pada kesempatan yang sama Sekertaris KPA Nasional, Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH saat menanggapi pernyataan Gubernur Suebu mengatakan bahwa KPA
Nasional akan berupaya untuk mendukung sepenuhnya upaya penanggulangan AIDS sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Papua. "Kami akan membantu apapun yang bisa kami upayakan agar masa depan
Papua bisa lebih baik," jelas Dr. Nafsiah. Dan sebagai tindak lanjut dari komitmen KPA Nasional tersebut, Dr. Nafsiah
juga akan mengunjungi Provinsi Papua pada tanggal 3 September 2006. Berdasarkan data per 31 Maret 2006, jumlah total kasus HIV dan AIDS mencapai 2.199 kasus dengan rincian 1.266 kasus HIV dan 973 kasus AIDS. Sedangkan menurut estimasi terdapat 11.660 orang lagi yang belum diketahui dan belum mendapatkan pelayanan pengobatan. Berdasarkan kelompok umur kasus HIV/AIDS di Papua tertinggi berada pada usia 20 – 29 tahun, akan tetapi angka kasus pada kelompok usia 15 - 19 tahun adalah merupakan yang tertinggi di Indonesia. Sedangkan kasus berdasarkan resiko penularan, yang terbanyak adalah melalui hubungan seks
(heterosex).