Pelabuhan Perikanan Bakal Hasilkan PAD Jika Diserahkan ke Provinsi

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal memastikan delapan Pelabuhan Perikanan yang kini dikelola kabupaten dan kota, bakal menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, apabila diserahkan pengelolaannya ke pemerintah provinsi.

Hal itu dikatakan Iman, Senin (16/8/2021), di Jayapura, menyikapi keengganan pemerintah kabupaten dan kota, menyerahkan aset Pelabuhan Perikanan kepada pemerintah provinsi, sebagaimana amanat UU 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya berimplikasi pada pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D).

“Serahkan (Pelabuhan Perikanan) itu ke kami (di provinsi) lalu kami buat regulasi. Sebab kalau tidak diserahkan maka tidak bisa kabupaten dan kota membuat Perda untuk pelayanan publik. Wewenang UU harus dari provinsi. Tapi pengelolannya kan bersama.”

“Nanti setelah diserahkan baru dibuat regulasi. Sebab nanti ada banyak PAD disitu. Misalnya, biaya tambat labuh, bongkar muat, lahan parkir, sewa lahan dan itu masuk ke PAD. Namun harus di-Perda-kan dari provinsi,” terang

Ia jelaskan, saat ini Provinsi Papua memiliki delapan Pelabuhan Perikanan yang belum beroperasi dengan maksimal untuk menarik PAD bagi daerahnya masing-masing.

Delapan Pelabuhan itu berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Asmat, Mappi, Mimika, Nabire, Waropen dan Biak.

Dari delapan daerah itu, disebut-sebut hanya Pemda Mimika yang kini telah bersiap menyerahkan aset Pelabuhan Perikanan yang berlokasi di Pomako, Timika. Kendati demikian, statusnya belum resmi dialihkan karena menunggu penyelesaian secara administratif yang kini sedang diajukan ke kementerian terkait.

“Oleh karenanya, kita mengimbau adanya kerja sama dari pemerintah setempat. Karena ada banyak sekali dampak positif yang bisa didorong dari pengelolaan Pelabuhan Perikanan itu”.

“Sebab bila semua daerah sudah berfungsi dengan baik Pelabuhan Perikanan-nya, maka bisa didorong ekspor ikan. Dan memang ini pekerjaan rumah kita bersama dan untuk bisa mewujudkannya, dan sekali lagi butuh kolaborasi dari semua pihak terkait, baik di provinsi, kabupaten/kota serta pusat,” pungkasnya.

Acting Head of Papua Marine and Fisheries Department, Iman Djuniawal ensures that eight Fishing Ports that are now managed by districts and cities, will generate significant Regional Original Income (PAD), if handed over to the provincial government.

It was said Iman, to reporters, Monday (08/16/2021), in Jayapura, responding to the reluctance of the district and city governments, handing over fishery port assets to the provincial government, as mandated by Law 23 2014 on Local Government, which has implications for the transfer of personnel, funding, facilities and infrastructure, as well as documents (P3D).

"Hand it over to us (in the province) and then we make regulations because if it is not submitted then it cannot be districts and cities make regulations for public services. The authority of the law must be from the province but manage it together."

"The regulations will be made because there will be a lot of income there. For example, the cost of moored and anchored, loading dock, parking space, land rent and it goes into regional income. But it must be made by the province, "explained.

He explained, currently Papua Province has eight Fishing Ports that have not operated optimally to attract regional income for their respective regions.

The eight ports are in Jayapura City, Jayapura Regency, Merauke, Asmat, Mappi, Mimika, Nabire, Waropen and Biak.

Of the eight areas, it is said that only the Mimika Regional Government has now prepared to hand over the assets of the Fishing Port located in Pomako, Timika. However, his status has not been officially transferred because it awaits the administrative settlement which is now being submitted to the relevant ministry.

"Therefore, we call for cooperation from the local government. There are many positive impacts that can be driven by the management of the Fishing Port."

"If all areas have functioned the Fishing Port properly, it can encourage fish exports. And indeed this is our homework to make it happen, and once again it needs collaboration from all relevant parties, both in provinces, districts / cities and central government," he concluded.