Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal memastikan delapan Pelabuhan Perikanan yang kini dikelola kabupaten dan kota, bakal menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, apabila diserahkan pengelolaannya ke pemerintah provinsi.

Hal itu dikatakan Iman, Senin (16/8/2021), di Jayapura, menyikapi keengganan pemerintah kabupaten dan kota, menyerahkan aset Pelabuhan Perikanan kepada pemerintah provinsi, sebagaimana amanat UU 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya berimplikasi pada pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D).

“Serahkan (Pelabuhan Perikanan) itu ke kami (di provinsi) lalu kami buat regulasi. Sebab kalau tidak diserahkan maka tidak bisa kabupaten dan kota membuat Perda untuk pelayanan publik. Wewenang UU harus dari provinsi. Tapi pengelolannya kan bersama.”

“Nanti setelah diserahkan baru dibuat regulasi. Sebab nanti ada banyak PAD disitu. Misalnya, biaya tambat labuh, bongkar muat, lahan parkir, sewa lahan dan itu masuk ke PAD. Namun harus di-Perda-kan dari provinsi,” terang

Ia jelaskan, saat ini Provinsi Papua memiliki delapan Pelabuhan Perikanan yang belum beroperasi dengan maksimal untuk menarik PAD bagi daerahnya masing-masing.

Delapan Pelabuhan itu berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Asmat, Mappi, Mimika, Nabire, Waropen dan Biak.

Dari delapan daerah itu, disebut-sebut hanya Pemda Mimika yang kini telah bersiap menyerahkan aset Pelabuhan Perikanan yang berlokasi di Pomako, Timika. Kendati demikian, statusnya belum resmi dialihkan karena menunggu penyelesaian secara administratif yang kini sedang diajukan ke kementerian terkait.

“Oleh karenanya, kita mengimbau adanya kerja sama dari pemerintah setempat. Karena ada banyak sekali dampak positif yang bisa didorong dari pengelolaan Pelabuhan Perikanan itu”.

“Sebab bila semua daerah sudah berfungsi dengan baik Pelabuhan Perikanan-nya, maka bisa didorong ekspor ikan. Dan memang ini pekerjaan rumah kita bersama dan untuk bisa mewujudkannya, dan sekali lagi butuh kolaborasi dari semua pihak terkait, baik di provinsi, kabupaten/kota serta pusat,” pungkasnya.