Bupati dan Walikota Didorong Gencar Sosialisasikan Perda Miras Regents and Mayors Are Encouraged to Socialize The Regulation For Alcohol Drinking
Pemerintah Provinsi Papua mendorong komitmen bupati dan walikota untuk gencar melakukan sosialisasi Perda Miras. The Papua Provincial Government encourages the commitment of regents and mayors to intensively socialize the Regional Regulation for alcohol drinking.
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mendorong komitmen bupati dan walikota untuk gencar melakukan sosialisasi Perda Miras.
Hal demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua Welliam R. Manderi di Jayapura, Kamis.
"Pemberantasan Miras harus disertai kerjasama semua pemimpin daerah. Untuk itu kami akan genjot setiap kabupaten/kota untuk mensosialisasikan Perda Miras".
"Intinya kami akan terus komunikasi agar Perda Miras yang sudah diterbitkan bisa diterjemahkan dengan baik oleh setiap kepala daerah," terang dia.
Manderi katakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Satuan Polisi Pamong Praja setempat akan terus melakukan sosialisasi pelarangan miras. Dimana sosialisasi itu menjadi tindak lanjut dalam mengambil langkah-langkah maupun upaya penegakan hukum di daerah.
"Kami mengambil langkah-langkah pembatasan tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol akan tetapi ada beberapa kesulitan yang terbentur dengan regulasi".
"Memang ada beberapa yang sudah menerapkan perda larangan miras tersebut. Makanya kita memberikan apresiasi karena miras ini menyebabkan kriminalitas. Sehingga sangat penting kita tegakkan perda untuk menyelamatkan generasi muda," terang dia
Pemerintah Provinsi Papua sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 Tahun 2013 yang diubah ke Perda nomor 22 tahun 2016 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Bumi Cenderawasih.
Sementara itu, Pemprov Papua telah melakukan pemusnahan minuman keras sebanyak 46.119 botol sejak 2010 s/d 2018. ***
JAYAPURA - The Papua Provincial Government encourages the commitment of regents and mayors to intensively socialize the Regional Regulation for alcohol drinking.
This was conveyed by the Head of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Papua Province Welliam R. Manderi in Jayapura, Thursday.
"The eradication of alcohol drinking must be accompanied by the cooperation of all regional leaders. For that we will encourage every district / city to socialize the Regional Regulation for alcohol drinking".
"In essence, we will continue to communicate so that the published Regional Regulation alcohol drinking can be translated properly by each regional head," he explained.
Manderi said that the Papua Provincial Government through the local Civil Service Police Unit (Satpol PP) will continue to socialize the ban on alcohol drinking. Socialization is a follow-up in taking steps and law enforcement efforts in the regions.
"We are taking restrictive measures on banning the production, circulation and sale of them but there are some difficulties that are bumped up with the regulations."
"There are some who have implemented the regulation on the prohibition of alcohol drinking. That's why we appreciate that this is causing criminality. So it is very important that we enforce local regulations to save the young generation," he explained.
The Papua Provincial Government had previously issued Regional Regulation number 15 of 2013 which was amended to Regional Regulation number 22 of 2016 concerning the prohibition of the production, circulation and sale of alcoholic beverages in Papua.
Meanwhile, the Papua Provincial Government has destroyed 46,119 bottles of alcohol from 2010 to 2018. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-