Untuk mendukung implementasi e-Gov, Indonesia sangat membutuhkan peran seorang CIO (Chief Informastion Officer) sebagai pihak inti (pusat) yang bertanggung jawab dan mengelola semua informasi yang datang dari berbagai daerah. Hal itu diungkapkan Irfan Setiaputra, Managing Director Cisco Systems Indonesia kepada detikINET, Rabu (13/09/2006), di sela-sela acara 'Road to e-Government Award 2006' yang dilaksanakan majalah Warta Ekonomi, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta.
"Ibaratnya di sebuah perusahaan, seorang CIO sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan ke depannya," lanjut Irfan.
Informasi-informasi yang disediakan CIO nantinya akan sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan. "Harapan saya, Depkominfo bisa jadi CIO untuk implementasi e-Gov di Indonesia," ujar Irfan lagi. Lebih lanjut Irfan mengatakan, tak hanya Depkominfo, siapapun yang ditunjuk pemerintah untuk jadi CIO, diharapkan mereka bisa membuat rencana, merumuskan kebijakan dan menentukan langkah e-Gov ke depannya.

Mengenai CIO seperti apa yang dibutuhkan, Irfan mengatakan yang tidak hanya berorientasi pada 'IT head' saja. "Seorang CIO harus mengerti bisnis juga, jangan hanya mengerti TI saja (teknologi informasi-red)," tutur Irfan sambil tersenyum. Pemerintah, sepengetahuan Irfan, sudah sadar akan pentingnya peran CIO dan sudah ada niatan untuk mengangkat CIO, namun masih wacana dan belum diketahui tindak lanjutnya. Masih menurut Irfan, ada banyak kemudahan yang ditawarkan bila e-Government diterapkan di Indonesia. Untuk memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya, dengan e-Gov penduduk tidak lagi harus mengantri dan menunggu lama-lama. e-Gov memungkinkan perpanjangan penduduk dengan mengisi form di web, bahkan mengirimkan persyaratan KTP via Internet. Sampai sejauh ini, Irfan mengaku e-Gov di Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan. Di kesempatan yang sama, Kurnijanto E. Sanggono, Marketing Manager Cisco Systems Indonesia mengatakan optimis implementasi e-Gov di Indonesia bisa sukses seperti di negara lain, semua kembali ke pemerintah dan kesiapan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan teknologi informasi.

Sumber : DetikInet