Rencana pembangunan pelabuhan laut Depapre, Senin (11/9) dipresentasikan didepan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH. Hadir pada acara tersebut, Departemen Perhubungan RI, Walikota Jayapura, Bupati Jayapura, dan Konsultan Perencanaan pembangunan pelabuhan laut, PT. Angkasa Pura V Makasar.
Selain membahas rencana pembangunan pelabuhan laut Depapre di kabupaten Jayapura, juga dibahas tentang rencana pengembangan pelabuhan laut Jayapura.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suebu minta agar para merencakan pembangunan pelabuhan dengan sebaik-baiknya. Dimana pembangunan pelabuhan tersebut nantinya akan menampung seluruh aktivitas perdagangan laut maupun arus manusia untuk mendukung rencana pembangunan jalan berkualitas tol dari pengunungan Papua.
“Saya minta agar perencanaanya pelabuhanya tidak main-main. Karena apa? Karena semua jalan dari pegunungan Papua yang kwalitasnya, kwalitas tol, akan menuju kesana. Baik dari kabupaten Tolikara, dia turun ke Lereh, akan menuju kesana. Begitu juga dari Wamena, dia turuk ke Senggi, Keerom lanjut ke Kabupaten Jayapura dan menuju ke pelabuhan tadi,” kata Gubernur.
Dikatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan bersama-sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bertandang ke Cina, untuk menandatangi (MoU) kerjasama pembangunan infrastuktur di Papua, yang salah satunya adalah pembangunan infrastuktur jalan darat berkualitas tol itu.

Gubernur Buka Rapat Sinkronisasi Penyusunan Program PU.
Sementara itu, ditempat yang berbeda, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, membuka membuka Rapat Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2007 se-Papua, yang digelar di Lantai III Hotel Matoa Jayapura. Gubernur dalam sambutannya menegaskan bahwa di tahun 2007 mendatang, akan dilakukan pembangunan jalan strategis berupa pembangunan jalan berkualitas tol yang akan dimulai pembangunannya mulai dari wilayah pengunungan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta semua pihak yang terlibat dalam rapat, untuk menentukan 4 prioritas pembangunan jalan diwilayah pegunungan, guna membuka keterisolasian.
“Saya minta dalam rapat ini ditentukan 4 prioritas untuk pembangunan jalan di Papua, yakni menentukan prioritas pembangunan jalan yang penting dan mendesak, mendesak tapi tidak penting, penting tapi tidak mendesak serta tidak penting dan tidak mendesak. Penentuan ini, untuk pertimbangan pembangunan jalan kualitas tol yang akan menembus isolasi di wilayah pegunungan kedepan,” kata Seubu.**

Audit BPKP Sudah Akan Final
Upaya Gubernur Barnabas Suebu untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bumi cenderawasih, khususnya dilingkungan birokrasi, ternyata bukan omongan belaka.
Kepada wartawan, Suebu berjanji akan menindak tegas tanpa ampun para pelaku KKN dilingkungan birokrasi, apabila terbukti dalam audit BPKP.
“Kalau korupsi ada buktinya akan di proses,” singkatnya saat diawancarai wartawan, usai membuka Rapat Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2007 se-Papua, yang digelar di Lantai III Hotel Matoa Jayapura, Senin (11/9).
Kepada wartawan diakui, untuk menindak pelaku korupsi harus dikumpulkan berupa bukti-bukti pendukung yang dapat memberatkan maupun menjerat pelaku itu.
Namun, untuk menindak pelaku korupsi ini juga tergantung pada satu kasus yang dilakukan. Karena hukumannya ada yang bersifat administrative kalau tidak berat dan langsung dimeja hijaukan apabila ada kasus besar dengan bukti lengkap. Gubernur, kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberi ampun kepada para pelaku korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Dirinya juga menegaskan bahwa akan menindak tegas para pelaku korupsi itu.
“Jadi nanti sesudah kita tahu ada yang memenuhi semua persyaratan untuk diproses ya kita langsung proses. Sejauh ini memang belum ada laporan karena audit BPKP baru akan final, namun hasilnya kita harapkan rampung dalam waktu dekat,” tuturnya.**