SK CPNS Honorer K2 Pemprov Papua Diserahkan The Decree of Civil Servant Candidate For Honorary K2 in Papua Provincial Government Submitted
Penantian panjang bagi Tenaga Honorer Kategori 2 (K2), Pemerintah Provinsi Papua, akhirnya berbuah hasil manis. SK CPNS yang dinanti-nanti akhirnya diserahkan secara simbolis kepada 10 orang dari 9 SKPD di lingkungan pemerintahan setempat. The Category 2 (K2) Honorary Worker of Papua Provincial Government, has finally been completed. The long-awaited Decree of Civil Servant Candidate was finally handed over symbolically to 10 people from 9 Regional Work Units within the local government.
JAYAPURA - Penantian panjang bagi Tenaga Honorer Kategori 2 (K2), Pemerintah Provinsi Papua, akhirnya berbuah hasil manis. SK CPNS yang dinanti-nanti akhirnya diserahkan secara simbolis kepada 10 orang dari 9 SKPD di lingkungan pemerintahan setempat.
Surat Keputusan tersebut diserahkan Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, lewat Staf Khusus Elysa Auri, Senin (23/10/2023), di Kota Jayapura.
"Berkas pengangkatan honorer di bawah 35 tahun sudah selesai, SK CPNS-nya sudah dicetak yang hari ini diserahkan secara simbolis kepada 10 orang, nanti sisanya diserahkan di Kantor BKD Papua. Tapi wajib nama bersangkutan yang ambil sendiri SK-nya dan tidak bisa diwakilkan,"
"Secara teknis di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua juga sudah siap menggelar Pelatihan Dasar gelombang pertama dan dua sebanyak 1.300 orang." terang Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Origenes Kambuaya, usai penyerahan SK CPNS honorer K2 tersebut.
Jumlah Tenaga Honorer Kategori K2 Pemprov Papua yang terdata di BKD setempat sebanyak 3.450 orang. Dari jumlah tersebut, honorer berusia dibawah 35 tahun sebanyak 2.253 orang, sementara diatas 35 tahun berjumlah 1.070 orang.
Sementara bagi tenaga honorer berusia diatas 35 tahun, sebagaimana hasil rapat dengan Kemenpan RB, BKN dan Kemenkeu di Jakarta beberapa waktu lalu, secara teknis wajib berdinas ke DOB apabila ingin menjadi pegawai negeri sipil.
Bila bertahan untuk berdinas di Pemerintah Provinsi Papua, maka yang bersangkutan statusnya akan tetap sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Sebab UU yang mengatur penerimaan CPNS untuk tenaga honorer usia diatas 35 tahun hanya di DOB."
"Para Penjabat Gubernur di 3 DOB pun sudah menerima serta siap membagi tiga 1.070 tenaga honorer usia diatas 35 tahun tersebut tanpa dipilih. Artinya mereka akan langsung dibagi tanpa melihat nama," jelasnya. ***
JAYAPURA – The Category 2 (K2) Honorary Worker of Papua Provincial Government, has finally been completed. The long-awaited Decree of Civil Servant Candidate was finally handed over symbolically to 10 people from 9 Regional Work Units within the local government.
The decree was handed over by the Acting Governor of Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, through Special Staff Elysa Auri, on Monday (10/23/2023), in Jayapura City.
"The appointment of honorees under 35 years old has been completed, the Decree has been printed today and is symbolically handed over to 10 people, it will be handed over at the Papua Regional Civil Service Agency Office. It is mandatory for the name concerned to take the decree himself and cannot be represented,"
"Technical methods at the Papua Regional Civil Service Agency (BKD) are also ready to hold the first and second batch of Basic Training for as many as 1,300 people." explained the Head of Planning and Utilization of the Regional Civil Service Agency Apparatus of Papua Province, Origenes Kambuaya, after handing over the Decree of Civil Servant Candidate for K2 honorary employee.
The number of K2 honorary employees of the Papua Provincial Government recorded in the local BKD is 3,450 people. Of these, honorees under 35 years old were 2,253 people, while those over 35 years old amounted to 1,070 people.
Meanwhile, honorary workers over 35 years old, as the results of a meeting with the RB Ministry, BKN and the Ministry of Finance in Jakarta some time ago, are technically required to serve in the New Autonomous Region if they want to become civil servants.
If he survives to serve in the Papua Provincial Government, then the person concerned will remain as a Government Employee with a Work Agreement (PPPK).
"The law that regulates the acceptance of Civil Servant Candidate for honorary workers over the age of 35 years is only in the New Autonomous Region."
"The Acting Governors in the 3 New Autonomous Regions have also accepted and are ready to divide the three 1,070 honorary workers over the age of 35 years without being elected. This means that they will be directly divided without seeing the name," he explained. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-