YOGYAKARTA - Bertempat di hotel Kimaya, diadakan kegiatan Raker Papua Integrasi Satu Data ( PAITUA) Provinsi Papua Tahun 2023, akan berlangsung selama 2 hari yang dibuka secara resmi oleh Assisten I Setda Papua (30/11). 

Dalam sambutan yang dibacakan, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri PPN/ Bappenas RI atau yang diwakili oleh Koordinator Sekretariat SDI Tingkat Pusat – Bapak Drs. Oktorialdi MA. Ph.D, Kepala BPS Provinsi Papua selaku pembina data statistik sektoral di daerah, Mitra Pembangunan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), para Walidata Pendukung Provinsi dan Walidata Kabupaten/Kota yang telah hadir memenuhi undangan. Kehadiran bapak/ibu menjadi bukti nyata komitmen kita dalam mewujudkan Satu Data Indonesia di Provinsi Papua.

Dilanjutkan bahwa Penguatan tata kelola Pemerintahan yang baik berbasis data atau bukti dan penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian Daerah. 

Faktor utama dalam mendorong dan mempercepat terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik adalah ketersediaan data dan informasi karena dengan adanya data/informasi yang berkualitas akan menjamin perencanaan dan pembangunan yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat. 

Seperti kita pahami bersama, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua merespon kebijakan Satu Data Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Papua Integrasi Satu Data, dengan maksud mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, akuntabel dan terintegrasi dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah berbasis data elektronik. 

Data yang dikumpulkan tentu memperhatikan prinsip satu data dan memperhatikan pengelompokan data yang bersifat rahasia dan data yang bersifat publik. 

Dilanjutkan bahwa sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Papua pada bulan Januari 2023 lalu, telah melaksanakan Workshop Penguatan Forum Data bagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya, yang diikuti kemudian dengan Workshop Penguatan Forum Data di Wilayah Adat Saireri, ini merupakan komitmen dan konsistensi dari Pemerintah Provinsi dalam mendukung ketersediaan data yang menjadi elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Papua. 

Lanjutnya, ketersediaan data sektoral yang berkualitas ini menjadi fokus utama Bapak Pj. Gubernur Papua, karena pasca beliau dilantik menjadi Pj. Gubernur Papua, agenda pertama yang dilakukan adalah berkunjung ke BPS Papua untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi khususnya pada data sektoral yang diharapkan dapat membantu proses perencanaan yang lebih baik namun juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Gerak cepat dari Bapak Pj. Gubernur inilah yang kemudian dilaksanakannya Pelatihan Penyusunan dan Pengolahan Data Sektoral untuk seluruh SKPD 

Pemerintah Provinsi Papua pada 17 November 2023 yang bekerjasama dengan BPS Papua sebagai Pembina data didaerah.

Salah satu isu penting di Provinsi Papua adalah ketersediaan data Orang Asli Papua (OAP) yang merupakan salah satu indikator perhitungan dan pengalokasian dana otonomi khusus di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data OAP menjadi salah satu contoh tantangan kita bersama dimana belum optimalnya keterpaduan data antar setiap level pemerintahan dan instansi vertikal. 

Tantangan ini dapat kita hadapi dengan menciptakan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi terkait satu data di Papua melalui Forum Data di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan seluruh instansi terkait. 

Dengan data yang akurat, terkini dan valid berbasis elektronik yang terintegrasi pada satu portal dapat dipastikan bahwa hasil pembangunan dapat menjawab tantangan dan permasalahan masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, persaingan dan kerjasama daerah.

Diharapkan dalam rakor ini, dapat semakin memperkuat komunikasi, koordinasi dan konsolidasi yang positif, para peserta rakor dapat menyampaikan pertanyaan, saran, masukan dan sharing pengalaman dalam mewujudkan satu data. 

Kemudian pada rakor ini juga akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen dalam memajukan data yang berkualitas dan terintegrasi bagi pembangunan Papua yang berkelanjutan.

Kegiatan ini di ikuti oleh perwakilan dari setiap OPD di Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota.

Para Nara Sumber antara lain, Ketua Sekretariat SDI-Bappenas, Direktorat PKPM-Bappenas, Kepala Pusdatin Kemendagri, BPS RI, Kapusdata Bappeda dan Tim Skala. ***