Bertemu Pengusaha OAP, Pj Gubernur Ridwan : Kerjakan Sesuai Standar dan Tidak Fiktif

JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun bertemu pengusaha Orang Asli Papua (OAP), Selasa (5/12/2023), di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat.

Dalam arahannya Ridwan tegas meminta seluruh pengusaha OAP, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang termuat dalam rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan dimaksud. "Yang pasti tidak boleh ada yang fiktif," tegas Pj Gubernur Ridwan disela-sela pertemuan tersebut. 

Ridwan kembali menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta jatah fee proyek untuk setiap kegiatan yang ada di Dinas PUPR maupun SKPD lainnya. Oleh karena itu, Ia mempersilahkan para pihak yang merasa dirugikan untuk melapor kepada pihak yang berwajib, apabila menemui hal demikian. 

"Makanya saya juga minta Kadis PUPR serta pejabat lainnya dan para pengusaha, agar bekerja dengan benar dan tidak main-main. Karena melakukan hal yang tidak benar akan bersentuhan dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksanaan dan KPK)," ucap dia. 

Terakhir Gubernur mengimbau para pengusaha OAP agar tak berfokus pada pekerjaan yang bersumber pada proyek atau kegiatan pemerintah dimasa mendatang, mengingat nilai APBD Pemprov yang kini tak sebesar sebelum Provinsi Papua dimekarkan. 

"Ada baiknya mulai melirik sektor riil, karena seperti kita tahu ada potensi melakukan kerja sama dagang dengan negara tetangga PNG di kawasan perbatasan, yang nilai ekonominya juga sangat besar," harap Ridwan. ***

JAYAPURA - Acting Governor of Papua Muhammad Ridwan Rumasukun met Indigenous Papuan businessmen (OAP), Tuesday (5/12/2023), at the local Public Works and Public Housing Office (PUPR).

In his direction, Ridwan firmly asked all OAP entrepreneurs to carry out work by the standards contained in the budget plan of the activity in question. "Nothing should be fictitious," said Acting Governor Ridwan on the sidelines of the meeting.

Ridwan reiterated that his party never asked for project fees for any activities in the PUPR Office or other Regional Work Unit. Therefore, he allows aggrieved parties to report to the authorities, if they encounter such a problem.

"That's why I also ask the head of PUPR and other officials and businessmen, to work properly and not mess around. Because doing things that are not right will come into contact with law enforcement officials (Police, Prosecutor's Office and Corruption Eradication Commission)," he said. Finally, the Governor appealed to OAP entrepreneurs not to focus on work sourced from government projects or activities in the future, considering the value of the Provincial Government Regional Budget which is now not as large as before the expansion of Papua Province.

"It's good to start looking at the real sector, because as we know there is potential for trade cooperation with PNG in the border region, whose economic value is also very large," hoped Ridwan. ***