Distribusi 103 Kendaraan Hasil Penertiban Aset DPR Papua Tunggu Instruksi Gubernur The Distribution of 103 Vehicles, The Result of The Assets Regulation of The Papuan House of Representatives, Awaits The Governor's Instruction
Inspektorat Provinsi Papua menyatakan distribusi 103 kendaraan dinas hasil penertiban dari DPRP, menunggu instruksi Penjabat Gubernur Papua. The Papua Provincial Inspectorate stated that the distribution of 103 official vehicles was a result of the regulation from the Papuan House of Representatives, waiting for instructions from the Acting Governor of Papua.
JAYAPURA - Inspektorat Provinsi Papua menyatakan distribusi 103 kendaraan dinas hasil penertiban dari DPRP, menunggu instruksi Penjabat Gubernur Papua.
Menurut Inspektur Pembantu Khusus di Inspektorat Provinsi Papua, Danny Korwa, pendistribusian dilakukan secara merata ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun penyerahannya mesti melalui tahapan dan ketentuan yang berlaku.
"Sehingga membutuhkan cukup waktu. Artinya, kita tidak mendistribusikan kendaraan itu begitu saja, OPD harus mengusulkan lebih dulu."
"Bahkan kami juga memprioritaskan pendistribusian kendaraan ke OPD yang telah membantu melaksanakan penertiban aset," ujar Danny, di Kota Jayapura, Jumat (22/3/2024).
Masih menurut Danny, Inspektorat Papua baru-baru ini mendistribusikan sebanyak 98 kendaraan dinas ke organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan setempat.
Puluhan kendaraan itu sebelumnya ditarik dari mantan penjabat dan pensiunan ASN. Dimana penyerahan ini dilakukan ke seluruh OPD yang melakukan usulan.
"Penertiban aset intinya merupakan implementasi satu dari delapan area intervensi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Dimana da delapan fokus area intervensi tersebut merupakan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi."
"Apalagi Barang Milik Daerah (BMD) salah satunya adalah aset yang perlu ditertibkan karena nilainya uang semua," tandasnya. ***
JAYAPURA - The Papua Provincial Inspectorate stated that the distribution of 103 official vehicles was a result of the regulation from the Papuan House of Representatives, waiting for instructions from the Acting Governor of Papua.
According to the Special Assistant Inspector at the Papua Provincial Inspectorate, Danny Korwa, the distribution is carried out evenly to all Regional Apparatus Organizations but the submission must go through applicable stages and regulations.
"So, it takes enough time. The Regional Apparatus Organizations must propose it first before we distribute the vehicles."
"We also prioritize the distribution of vehicles to Regional Apparatus Organizations which has helped carry out asset control," said Danny, in Jayapura City, Friday (22/3/2024).
According to Danny, the Papua Inspectorate recently distributed as many as 98 official vehicles to Regional Apparatus Organizations) within the local government.
Dozens of vehicles were previously recalled from former and retired civil servants. This submission is carried out to all Regional Apparatus Organizations that make proposals.
"The control of assets is the one of implementation of the eight interventions of the Corruption Eradication Commission (KPK). The focus of the intervention area is the result of the identification of corruption hotspots."
"Moreover, Local Property (BMD) is one of the assets that need to be put in order because they are all worth money," he said. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-