JAYAPURA - Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Otsus 2025, resmi ditutup.

Agenda tingkat provinsi yang dirangkaikan dengan peringatan hari Otonomi Daerah XXVIII 2024 tersebut, ditutup Pj Sekda Papua Derek Hegemur, di Hotel Horizon Ultima, Entrop, Kota Jayapura, Jumat (26/4/2023).

Dalam arahannya, Sekda Hegemur berpesan agar ketiga dokumen perencanaan yang disusun selama tiga hari tersebut, diselaraskan secara maksimal guna menumbuhkan ekonomi daerah sampai ke tingkat lokal. Dilain pihak, eksekusi maupun pelaksanaannya nanti di lapangan harus memberikan dampak serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Artinya nanti kegiatan-kegiatan yang dibuat itu membangun sesuai dengan yang masyarakat inginkan. Sehingga rakyat pun juga akan merasakan manfaat sebesar-besarnya dari perencanaan-perencanaan yang kita buat dan kita susun selama 3 hari," terang Derek.

Tak sampai disitu, Sekda juga berharap pertumbuhan ekonomi lewat perencanaan yang dibuat tersebut, dapat menyentuh serta memberdayakan masyarakat lokal di segala aspek maupun bidang. Sehingga ada peningkatan ekonomi yang dirasakan seluruh masyarakat asli Papua.

Sementara berkenaan dengan hari Otonomi Daerah, Derek meminta seluruh pemda di Papua melaksanakan pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Termasuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang berfokus pada pembangunan yang sifatnya hijau-hijau."

"Artinya pembangunan yang dilaksanakan harus berkelanjutan. Sehingga kedepan kita masih menyisahkan kepada anak cucu kita manfaat-manfaat pembangunan hijau itu, demi menjaga stabilitas lingkungan itu sendiri. Juga memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat ke depan," tandasnya. 

Sebelumnya pada pembukaan Musrenbang RPJPD, RKPD dan Otsus, Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berpesan agar tiga agenda besar yang dibahas tersebut, wajib memprioritaskan lima hal.

Meliputi peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi inklusif, percepatan pembangunan, peningkatan keamanan dan tata kelola pemerintahan. ***