Pemprov Papua Raih Penghargaan Capaian MCP KPK Tertinggi

DENPASAR - Pemerintah Provinsi Papua meraih penghargaan sebagai Pemda dengan peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi 2023, untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di wilayahnya.

Penghargaan oleh Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) tersebut, diterima Penjabat (PJ) Gubernur Papua DR. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM, disela-sela Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pemberantasan korupsi pada pemerintah daerah di wilayah V, Tahun 2024, di Denpasar, Kamis (2/5/2024).

Penjabat Gubernur Ridwan Rumasukun dalam kesempatan itu mengapresiasi seluruh pejabat di wilayahnya yang berhasil meningkatkan capaian MCP Papua.

Ia berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Provinsi Papua.

“Sebab penghargaan Ini merupakan lompatan yang sangat tinggi yang sebelum pada tahun 2022 ada di kisaran angka 60 an di tahun 2023 berada diatas angka 90.”

“Penghargaan ini juga merupakan kerja kolaborasi bersama karena ada 8 area yg menjadi sasaran penilaian KPK pada tata kelola di Pemda Papua,” tandasnya.

Diketahui, delapan area titik rawan korupsi yang menjadi penilaian dalam MCP KPK, yakni perencanaan dan penganggran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, optimalisasi pajak daerah, manejeman aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Agenda Rakorda pemberantasan korupsi pada pemerintah daerah di wilayah V, Tahun 2024, di Denpasar, dihadiri KPK, Kemendagri, LKPP, Pemda Bali, NTT, NTP serta Pemprov se tanah Papua. ***

DENPASAR - The Papua Provincial Government won an award as the Regional Government with the highest increase in the Monitoring Center for Prevention (MCP) value in 2023, to encourage the acceleration of corruption prevention in its region.

The award by the Corruption Eradication Commission (KPK) was received by the Acting Governor of Papua DR. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM, on the sidelines of the Regional Coordination Meeting on corruption eradication in regional governments in Region V, Year 2024, in Denpasar, Thursday (2/5/2024).

Acting Governor Ridwan Rumasukun on that occasion appreciated all officials in his region who succeeded in increasing the achievements of MCP Papua.

He hopes that this achievement can continue to be maintained to realize a clean and corruption-free government in Papua Province.

"Because this award is a very high jump which before 2022 was in the range of 60 in 2023 was above 90."

"This award is also a collaborative work because there are 8 areas that are targeted by the KPK assessment on governance in the Papua Regional Government," he said.

It is known that eight areas of corruption-prone points that are assessed in the Monitoring Center for Prevention (MCP) of the Corruption Eradication Commission, namely planning and budgeting the regional budget, procurement of goods and services, licensing, APIP supervision, optimization of regional taxes, regional asset management and village financial management.

The agenda for eradicating corruption in local governments in Region V, in 2024, in Denpasar, was attended by the Corruption Eradication Commission, Ministry of Home Affairs, LKPP, Bali Regional Government, NTT, NTB and Provincial Governments throughout Papua. ***