Antara lain pada peningkatan skor hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
“Sebab upaya pencegahan korupsi daerah yang dilakukan pemerintah daerah dilaporkan melalui Monitoring Center For Prevention (MCP). Ini merupakan rencana aksi pencegahan korupsi secara masif yang didorong oleh KPK sejak tahun 2018,” ucap ia pada Rapat Koordinasi Pembahasan Monitoring Center for Prevention.
Kegiatan ini digelar KPK di Kantor Gubernur Papua dan dihadiri kepala daerah se-Papua, Kamis (16/5/2024).
Derek berharap lewat pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, dapat menghasilkan keputusan yang konkret dan dapat diimplementasikan dengan baik.
“Terima kasih kepada Tim KORSUPGAH KPK yang telah mendampingi Provinsi Papua dalam meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui MCP,” ujar dia.
Derek pada kesempatan tersebut mengapresiasi seluruh pemerintah daerah se-Papua yang dalam penilaian KPK, mengalami peningkatan nilai MCP yang cukup signifikan.
Nilai itu diantara 7 sampai 20 point lebih tinggi dibanding tahun 2022. Dimana secara wilayah pun, Papua mengalami peningkatan yang membanggakan.
“Wilayah Papua pada 2023 berhasil mencapai zona biru dengan rata-rata capaian 55%. Meningkat 25% dibandingkan 2022 yang hanya mencapai 30% atau berada di zona kuning.”
“Saya mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menunjukkan upayanya meningkatkan capaian MCP 2023. Bagi daerah yang capaian MCP-nya dibawah 50% agar lebih serius lagi untuk melaksanakan indikator MCP yang sudah ditentukan,” tandas dia. ***