Pj Sekda Papua : Upaya Pemberantasan Korupsi Harus Berdampak pada Peningkatan Integritas Pemerintahan

JAYAPURA - Penjabat Sekda Papua Derek Hegemur berharap upaya pemberantasan korupsi, berdampak pada peningkatan integritas Pemerintahan. 

Antara lain pada peningkatan skor hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 

“Sebab upaya pencegahan korupsi daerah yang dilakukan pemerintah daerah dilaporkan melalui Monitoring Center For Prevention (MCP). Ini  merupakan rencana aksi pencegahan korupsi secara masif yang didorong oleh KPK sejak tahun 2018,” ucap ia pada Rapat Koordinasi Pembahasan Monitoring Center for Prevention. 

Kegiatan ini digelar KPK di Kantor Gubernur Papua dan dihadiri kepala daerah se-Papua, Kamis (16/5/2024). 

Derek berharap lewat pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, dapat menghasilkan keputusan yang konkret dan dapat diimplementasikan dengan baik. 

“Terima kasih kepada Tim KORSUPGAH KPK yang telah mendampingi Provinsi Papua dalam meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui MCP,” ujar dia.

Derek pada kesempatan tersebut mengapresiasi seluruh pemerintah daerah se-Papua yang dalam penilaian KPK, mengalami peningkatan nilai MCP yang cukup signifikan.

Nilai itu diantara 7 sampai 20 point lebih tinggi dibanding tahun 2022. Dimana secara wilayah pun, Papua mengalami peningkatan yang membanggakan. 

“Wilayah Papua pada 2023 berhasil mencapai zona biru dengan rata-rata capaian 55%. Meningkat 25% dibandingkan 2022 yang hanya mencapai 30% atau berada di zona kuning.”

“Saya mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menunjukkan upayanya meningkatkan capaian MCP 2023. Bagi daerah yang capaian MCP-nya dibawah 50% agar lebih serius lagi untuk melaksanakan indikator MCP yang sudah ditentukan,” tandas dia. ***

JAYAPURA - Acting Papua Regional Secretary Derek Hegemur hopes that efforts to eradicate corruption will improve the integrity of the Government.

Among others, increase the score of the Integrity Assessment Survey (SPI) results and the Anti-Corruption Behavior Index (IPAK).

"The efforts to prevent regional corruption by local governments are reported through the Monitoring Center For Prevention (MCP). This is a massive corruption prevention action plan encouraged by the Corruption Eradication Commission from 2018," he said at the Coordination Meeting of the Monitoring Center for Prevention.

This activity was held by the Corruption Eradication Commission at the Papua Governor's Office and attended by regions throughout Papua, on Thursday (16/5/2024).

Derek hopes this meeting will produce concrete decisions and can be implemented properly.

"Thank you to the KORSUPGAH Team who has assisted Papua Province in improving governance through MCP," he said.

Derek on this occasion appreciated all regional governments throughout Papua which, in the assessment, experienced a significant increase in MCP value.

This value is between 7 and 20 points higher than in 2022. Even regionally, Papua has experienced a proud increase.

"In 2023, Papua succeeded in reaching the blue zone with an average achievement of 55%. An increase of 25% compared to 2022 which only reached 30% or was in the yellow zone."

"I appreciate the Regency/City Government for showing its efforts to improve the achievements of MCP 2023. For regions whose MCP achievement is below 50% to be more serious about implementing the MCP indicators that have been determined," he said. ***