JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menilai pelayanan dasar di sejumlah rumah sakit dan kantor pemerintahan, masih belum berjalan optimal.

Hal demikian diungkap Gubernur Limbong usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di RSJ dan RSU Abepura, Badan Kepegawaian Daerah serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Rabu (9/10/2024).

“Mulai dari kemarin dan hari ini saya melaksanakan Sidak untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.”

“Untuk di rumah sakit jiwa itu saya lihat pelayanan belum optimal. Masih jauh dari kata manusiawi. Belum lagi soal makanan. Lalu tadi ada persoalanan honorer yang belum terakomodir sehingga nanti kami akan cek dan selesaikan,” terang ia.

Tak sampai disitu, Limbong juga menekankan mengenai belum adanya konsep belanja modal dari hasil BPJS yang mesti direncakan selama lima tahun kedepan oleh pihak rumah sakit. 

“Yang saya tuntut dari mereka (rumah sakit) adalah harus terkonsep. Itu yang belum (ada),” tegasnya.

Sementara di Kantor PTSP Papua, Limbong menyoroti banyaknya keluhan mengenai lambannya proses perizinan.

“Sekarang kita tidak mau menyalahkan siapa. Tapi yang sudah ada sekarang, saya tanya tadi bisa tidak secara manual. Namun ada ketidakpercayaan pelaku usaha.”

“Sehingga kemarin saya sudah tanda tangan surat supaya dirubah nomenklaturnya itu menghilangkan bidang ESDM. Supaya soal ESDM nanti kita masukkan ke dinas mana dan terkait dengan rumpunnya (untuk percepat perizinan),” ucap ia.

Terakhir dalam sidak di Kantor BKD Papua, Limbong meminta semua pihak terkait mempermudah proses pelayanan bagi ASN.

“Jadilah pelayan yang baik bagi seluruh ASN, sehingga tidak ada lagi ASN yang terhambat dalam pengurusan pangkat maupun lainnya,” tandas ia. ***