Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia (BI), dari perbankan di wilayah Papua dan Irian Jaya Barat (IJB) menunjukan, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disimpan oleh masyarakat Papua pada posisi Agustus 2006 tercatat sebesar Rp. 11,008 trilyun atau meningkat sebesar 55,01% (yaer on year, yoy) dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu. Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari jenis simpanan Giro sebesar Rp. 4,83 trilyun, simpanan deposit sebesar Rp. 2,42 trilyun dan tabungan sebesar Rp. 3,75 tiriliun. Walaupun tercatat memiliki jumlah DPK yang cukup besar, penyaluran kredit perbankan di wilayah Papua tercatat hanya menempati urutan ke empat di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua, setelah Sulsel, Sulut dan Sulteng, yaitu dengan posisi kredit sebesar Rp3,14 trilyun, Hal ini disampaikan Pimpinan Bank Indonesia (BI), Sueratno Koestamar, mengatakan hal itu, disela-sela kegiatan peresmian Kantor Cabang Bank Muamalat, di Roko Pasific Permai, Dok II Jayapura, Selasa, (10/10) kemarin. Menurutnya, sampai dengan periode Agustus 2006, jumlah Kantor Bank tercatat sebanyak 184 titik kantor pelayanan, yang terdiri atas 1 Kantor Pusat Bank Umum dan 5 KP BPR, 1 KP BPR Syariah, 43 KC BU Konvensional, 3 KC Bank Umum Syariah dan 2 KC BPR Konvesional, 31 KCP BU Konvesional, 57 Kantor Kas BU Konvesional dan 1 KK BRP Konvesional, 42 Kantor Unit atau Payment point (PP), serta didukung pula oleh 107 ATM/selft sevice terminal (SST) guna memudahkan transaksi oleh masyarakat.
“Dari data saya sampaikan tadi, jika dibandingkan dengan luas wilayah Papua, memang masih terdapat wilayah-wilayah yang masih belum dapat terlayani oleh jaringan perbankan. Namun, dalam 2 tahun terakhir ini, kita telah melihat bahwa mulai terjadi
peningkatan trend perbankan untuk membuka jaringan kantor baru, atau meningkatkan status kantornya di wilayah Papua dan IJB.
Tentunya perbankan ini merupakan hal yang menggembirakan yang menunjukkan bahwa kondisi di Papua sudah dianggap kondusif dan potensial untuk berkembang terutama di bisang perekonomian. Dan kondisi ini harus kita pertahankan agar kedepan Papua semakin berkembang kearah yang lebih baik lagi,” katanya. Perbankan pada saat ini nampaknya sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir sebagian besar lapisan masyarakat, terutama di wilayah kota besar telah pernah menggunakan jasa dan fasilitas layanan perbankan, atau paling tidak telah mengenal dunia perbankan. Walaupun demikian, jumlah penyaluran kredit masih relative kecil apabila dibandingkan dengan DPK yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat. Lebih dari itu, perbankan telah menawarkan berbagai kemudahan transaksi dan jasa keuangan lainnya.
Berbagai jasa dan pelayanan perbankan tersebut, sangat membantu perkembangan kegiatan perekonomian di masyarakat pada khususnya, dan perkembangan suatu wilayah pada umumnya, termasuk wilayah Papua, Katanya. “Walaupun porsi untuk perbankan syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan BPR syariah masilh kecil dibandingkan dengan total volume aktivitas perbankan, tetapi telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. DKP perbankan syariah di Papua pada posisi Agustus 2006 tercatat sebesar Rp35,43 milyar, atau 03,34* dari total DKP Perbankan Papua dan IJB. Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan DKP perbankan syariah pada awal tahun 2005 yang tercatat sebesar 3 milyar atau 0,04% dari total DKP perbankan Papua dan IJB pada periode tersebut,” ujarnya.