JAYAPURA - Dalam rangka menindaklanjuti berbagai agenda strategis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua yang baru dipimpin oleh Bapak Sapto Agung Riyadi, SE., M.Si melakukan audiensi dengan Penjabat  Gubernur Papua, Mayjen (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si, Jumat, 24 Januari 2025. Pertemuan tersebut menyoroti beberapa langkah penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berfokus pada penguatan pembangunan di Papua.

Kepala BPKP Papua, Sapto Agung Riyadi, SE., M.Si menyampaikan langkah langkah strategis khususnya menindaklanjuti  Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) beberapa waktu lalu yang menekankan  tiga aspek utama: Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Upaya Pencegahan Kebocoran Anggaran.

Sapto juga menyampaikan bahwa pada Awal Februari 2025, BPKP akan melakukan evaluasi mendalam terhadap perencanaan dan penganggaran, khususnya terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Papua akan menjadi salah satu sampel di Tanah Papua pada lima sektor prioritas, yaitu:

Pendidikan, Penanganan stunting, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan, dan Program strategis lainnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Papua. BPKP juga menindaklanjuti permohonan audit atau review atas beberapa kegiatan khusus di Papua. Permohonan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah.

Pj Gubernur Papua, Mayjen (Purn) Ramses Limbong, memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan dan langkah-langkah strategis yang telah diinisiasi oleh BPKP. Sapto menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dalam memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Papua. 

Lebih lanjut, Ramses Limbong menekankan fokus pembangunan Papua pada sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata. Ketiga sektor ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Papua. ***