JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Keerom pada Rabu (12/2/2024). Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan SPPG dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga kini masih dalam tahap koordinasi terkait mekanisme pelaksanaannya.

“Saya cek ke sana (SPPG), sudah ada Kepala SPPG-nya. Saya juga meninjau standar operasional prosedur (SOP), termasuk siapa saja yang akan terlibat dalam program ini,” ujar Ramses.

Ramses menyebutkan bahwa pasokan bahan pangan untuk program MBG, terutama sayur-mayur dan sumber gizi lainnya, tidak akan menjadi kendala utama di Kabupaten Keerom. Pemprov Papua menargetkan program ini akan diujicobakan terlebih dahulu di tiga daerah, yakni Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.

“Kita lihat nanti pelaksanaannya, tetapi untuk tahap pertama, saya ingin program ini berjalan di tiga daerah tersebut,” katanya.

Menurut Ramses, kesiapan fisik SPPG Keerom sudah mencapai 90 persen. Namun, mekanisme penyaluran makanan ke sekolah-sekolah masih perlu dibahas lebih lanjut, mengingat kondisi geografis Papua yang menantang.

“Di Papua, jarak antara satu sekolah dengan sekolah lain cukup berjauhan. Oleh karena itu, saya meminta Kepala SPPG untuk menghitung estimasi waktu distribusi makanan. Jika makan siang ditetapkan pukul 09.00, 10.00, atau 11.00, maka rute distribusi harus dihitung agar tidak terjadi keterlambatan,” jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran program MBG, Ramses menyatakan bahwa SPPG Keerom akan melibatkan warga setempat, aparat desa, organisasi masyarakat, serta gereja dalam pelaksanaannya.

“Pemprov hanya memfasilitasi. Nanti siapa yang paling siap, mereka yang akan berperan dalam eksekusi program ini,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, Papua baru memiliki dua SPPG, yakni di Kabupaten Keerom dan Waena, Kota Jayapura. Menurut Ramses, mekanisme distribusi makanan masih perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, mengingat dalam petunjuk teknis (juknis) program, satu SPPG seharusnya melayani 3.000 penerima manfaat dalam radius maksimal enam kilometer.

“Namun, di Papua, sekolah-sekolah tersebar dengan jarak yang lebih jauh. Mungkin nanti ada pengecualian, misalnya sekolah tertentu dikelola secara mandiri. Ini yang masih perlu dikoordinasikan,” katanya.

Ramses juga telah menunjuk Asisten II Pemprov Papua untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mendata lokasi sekolah dan menentukan titik dapur yang strategis.

“Penentuan lokasi dapur harus relevan. Jangan sampai dapurnya terlalu jauh dari sekolah, karena kita ingin memastikan makanan tidak basi atau mengalami kendala distribusi,” tegasnya. ***