JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di tingkat pusat dan daerah.

Dari total efisiensi sebesar Rp 300 triliun secara nasional, Papua harus melakukan penghematan sebesar Rp 291 miliar. Meskipun infrastruktur menjadi sektor yang paling terdampak, pemerintah memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alexander Kapisa, menjelaskan bahwa Inpres tersebut memerintahkan efisiensi secara nasional sebesar Rp 250 triliun di tingkat pusat dan Rp 50 triliun di daerah.

Dari angka tersebut, Papua mengalami pemangkasan sebesar Rp 291 miliar berdasarkan penghitungan bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan.

"Angka Rp 291 miliar ini sudah melalui exercise dan penghitungan yang cermat, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur besaran dana transfer hasil efisiensi," kata Kapisa.

Pemangkasan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat mandatori untuk infrastruktur, yakni sebesar Rp 181,68 miliar. Pemotongan ini membuat sejumlah proyek infrastruktur harus tertunda.

"DAU mandatori infrastruktur sebesar Rp 181,68 miliar habis tanpa sisa. Sektor ini yang paling terkena imbas," kata Kapisa.

Selain itu, pemangkasan juga merambat ke Dana Alokasi Khusus (DAK), meliputi DAK jalan sebesar Rp 65,99 miliar, DAK pangan atau pertanian sebesar Rp 5,17 miliar, dan DAK perikanan sebesar Rp 19 miliar. Tak hanya itu, dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua juga dipangkas sebesar Rp 19 miliar.

Kendati menghadapi tekanan besar di sektor infrastruktur, Pemprov Papua menegaskan bahwa layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan stunting, tetap menjadi prioritas.

"Belanja layanan publik akan kami jaga semaksimal mungkin. Pendidikan dan kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya karena dua sektor ini memiliki peran vital bagi masyarakat," ujarnya. ***