JAYAPURA - Melaksanakan salah satu tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa, dua hari sejak Selasa hingga Rabu 18 hingga 19 Maret 2025,  Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua, mengadakan Coaching Clinic/pendampingan revieuw Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2025 untuk seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dilaksanakan di kantor Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Papua.

Dikatakan Debora Salosa pendampingan ini dilaksanakan untuk memperbaiki fungsi – fungsi proses pengadaan dan pemilihan tahapan perencanaan dari awal hingga akhir. “Kita itu harus melakukan pendampingan pandangan proses pengadaan tetapi juga harus melaksanakan proses perencanaan sampai dengan terakhir sehingga fungsi pendampingan ini harus dilakukan dalam rangka konsisten RUP,“ ucapnya.

Target Pemerintah Provinsi Papua Tahun ini harus mengumumkan 1,7 persen sebelum efisiensi dan akan tercatat 100 persen pararel dengan indeks Tata Kelola Pengadaan dengan mengumumkan RUPT tepat Waktu. Debora mengatakan peniliaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Pemerintah Provinsi Papua  termasuk baik, konsisten tender, presentasi tender, pemilihan belanja jenis e katalog, toko daring hingga sumber daya manusia masuk dalam kategori baik , “Pemerintah Provinsi Papua masuk dalam kategori baik ya, dari sekian Biro PBJ yang ada di Indonesia, kita hanya perlu meningkatkan beberapa hal dalam pendampingan,“ ujar Debora Salosa.

Ditambahkan Debora  pendampingan-pendampingan yang dilakukan adalah untuk menjaga konsistensi antara rencana umum pengadaan yang harus dirumuskan dan beberapa proses belanja yang harus berada pada posisi yang tepat.  Prinsipnya karena sudah dikategori baik  harusnya kita menjadi lebih baik, bukan kita menjadi turun. Kita akan terus melakukan pendampingan, karena  dari hasil evaluasi didapati ada beberapa yang tidak sesuai dengan target .

Pelaksanaan Coaching Clinic ini menjadi  tahapan yang dilakukan dan  dalam pelaksanaan kegiatan nantinya tim pokja akan mendampingi sehingga SKPD dapat bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Kesulitan-kesulitan tetap bisa dikomunikasikan sampai dengan realisasi belanja hingga  laporan tentang pengadaan barang jasa yang baik dan benar ini dilakukan. Tetap melakukan koordinasi dan  konfirmasi kepada tim yang ahli sehingga data-data dukung yang harus dipersiapkan hingga justifikasinya  harus dijelaskan dengan baik.

Debora berharap pekerjaan pekerjaan secara elektronik bisa langsung dilakukan melalui toko daring mengingat harganya sudah sangat kompetitif dan spesifikasi teknisnya sudah terpampang nyata. “Mudah-mudahan SKPD dapat mendorong agar sebagian kegiatan pengadaan bisa belanja melalui toko daring atau e-katalog dan sebagiannya lagi bisa melalui tender dan lain sebagainya  itu yang kita kemudian  persiapkan, terus terang indeks tata kelola kita masih kurang di  belanja pada  toko daring,“ ujarnya. ***