Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ir. Djarot Soetanto,MM, membantah penyebab kerusuhan di Mulia akibat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dikatakan, kronologis kejadian menurut laporan Kepala BPS Puncak Jaya Anton Rumasea saat berada di tempat kejadian, mengungkapkan bahwa sewaktu akan disalurkan dana BLT dan Kartu Kompensasi BBM atau KKB susulan, tepat pukul 09.00 WIT (Jumat 13/10) di Mulia, terlihat ada sejumlah masyarakat dalam kondisi mabuk yang pada saat itu sudah menerima dana BLT, menuntut kembali untuk meminta mendapatkan KKB susulan yang dibagikan oleh petugas BPS. Beberapa menit kemudian terjadi adu mulut diantara masyarakat yang mengantri untuk menerima KKB susulan dan masyarakat yang sudah menerima BLT namun ingin kembali mendapatkan KKB. Melihat kondisi dan situasi yang sudah tidak memungkinkan dan tidak lagi kondusif, petugas BPS langsung mengamankan seluruh dokumen-dokumen dan langsung menghentikan pembagian KKB.
Kemudian pada saat itu juga masa bergabung dan mulai menyerbu kantor distrik, pasar, rumah-rumah dan menuju kearah Kota Baru diserta melakukan penjarahan. “Jadi sebenarnya dari sisi penyaluran berjalan aman. Namun ada masyarakat yang pada waktu itu sudah menerima BLT dan rupa-rupanya ingin lagi mendapatkan KKB lagi disertai dalam keadaan mabuk. Akibatnya terjadi adu mulut dan saling protes diantara masyarakat. Melihat situasi yang sudah tidak kondusif ini petugas BPS langsung menghentikan pembagian dan seketika itu juga masa bergabung dan menjarah. Jadi jelas ini bukan diakibatkan penyaluran,” kata Djarot saat ditemui Bisnis Papua diruag kerjanya, Sabtu pekan kemarin.
Dikatakan, pembagian BLT di Puncak Jaya sebenarnya telah melewati banyaknya jumlah penduduk yang ada. Penyaluran BLT untuk Kabupaten Puncak Jaya pada tahap I dibagikan kepada 22.286 rumah tangga miskin, ditambah dengan penyaluran KKB susulan kepada sebanyak 10.470 rumah tangga miskin. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya, kurang lebih sekitar 111.711 jiwa (data tahun 2005) yang dibagi empat (1 keluarga dihitung 4 orang–red) maka penyaluran BLT sudah melewati banyaknya rumah tangga. Djarot mengatakan, hingga saat ini masih ada sejumlah masyarakat yang sudah mendapatkan BLT, namun masih juga berkeinginan menerima bantuan BLT. Akibatnya, lanjut Djarot, hal ini dapat memicu dampak yang negative yang salah satunya adalah kejadian kerusuhan yang terjadi di Puncak Jaya. Untuk itu, pihaknya menghimbau masyarakat penerima BLT untuk jujur dan mementingkan kepentingan banyak orang melebihi kepentingan dirinya sendiri. Karena dana bantuan BLT diperuntukan bagi masyarakat miskin, namun harus dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat miskin yang ada. Dalam kesempatan tersebut, Djarot menambahkan, penyaluran KKB susulan sebanyak 10.470 kartu telah dibagikan  Distrik Mulia.