JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua, Mayjen (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si, mengikuti sosialisasi virtual Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian dan Investasi Khusus, tentang kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah. (6/5)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar lembaga dalam mendorong penyelenggaraan sistem perizinan yang transparan, akuntabel, dan kondusif bagi investasi, sekaligus memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di sektor perizinan daerah.

Pj Gubernur Papua menegaskan bahwa nota kesepahaman ini merupakan langkah penting dalam mengatasi berbagai hambatan perizinan yang dapat mengganggu proses investasi di daerah.

"Kita harus mengoptimalkan segala upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses perizinan, sekaligus membangun koordinasi yang kuat antar instansi guna mencegah potensi korupsi yang merugikan daerah," ujar Ramses Limbong.

Lebih lanjut, Pj Gubernur memerintahkan perangkat daerah pengampu perizinan, Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ESDM, PM & PTSP), untuk bekerja secara profesional dan responsif dalam menghadapi dinamika saat ini, termasuk persoalan nomenklatur yang masih menjadi kendala struktural.

"Saya minta SKPD terkait untuk segera mengkaji solusi terbaik terhadap persoalan nomenklatur agar tidak menghambat pelayanan publik, terutama di bidang perizinan. Pelayanan harus tetap berjalan dengan baik dan sesuai aturan," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ini, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, guna memastikan bahwa syarat, standar, biaya, waktu, dan prosedur perizinan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mempercepat pembenahan tata kelola perizinan dan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. ***