JAYAPURA - Pemerintah memastikan bahwa anak-anak yang diterima di Sekolah Rakyat tidak hanya akan mendapatkan pendidikan gratis, tetapi juga memicu bantuan sosial bagi keluarga mereka. Intervensi dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Plt Kepala Dinas Sosial Papua, Djong H.W. Makanuay menyampaikan bahwa mekanisme ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Tujuannya, menekan angka kemiskinan dengan memperkuat akses pendidikan dan perlindungan sosial secara bersamaan.

“Ketika seorang anak masuk Sekolah Rakyat, maka orang tuanya akan otomatis diperhatikan. Mereka masuk dalam skema bantuan sosial seperti PKH dan BLT. Jadi satu paket,” jelas Djong di Jayapura.

Ia menjelaskan, dukungan sosial ini diberikan melalui Dana Transfer Spesifik Nonfisik (DTSN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Anak-anak dibina dalam sistem asrama hingga menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah, bahkan diarahkan ke perguruan tinggi.

Langkah ini, kata Djong, merupakan wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi emas dari kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan dan kesejahteraan.

“Target utamanya adalah keluarga tidak mampu. Anak-anak mereka disiapkan jadi sarjana, dan orang tuanya dibantu agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan,” katanya. ***