JAYAPURA - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yohanes Walilo hadir dan mengikuti peninjauan kesiapan peresmian Sekolah Rakyat tahap I Provinsi Papua di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura pada Kamis 12 Juni 2025 yang direncanakan akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo.
Peninjauan ini juga dihadiri beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Willya Indriani dan Riyan Neba Perwakilan dari Sekretariat Negara serta Kepala BBPPKS Jayapura John Herman Mampioper.
Sekolah Rakyat yang dibentuk ini terdiri dari 4 rombongan balajar dimana terdapat total 300 siswa dan terdapat 1 siswa dengan keterbatasan pengelihatan.
John mengatakan yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah asrama adalah semua anak-anak yang masuk kedalam sekolah rakyat dimulai saat bangun tidur, makan, belajar sampai tidur kembali ini ditanggung dan diawasi oleh negara dan orang tua siswa juga akan mendapatkan program bantuan pemberdayaan masyarakat sehingga orang tua siswa secara ekonominya meningkat dan kemampuan anaknya juga berkembang".
Di kesempatan yang sama Yohanes Walilo mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan kurang lebih lahan seluas 12 hektar. "Ini merupakan satu dari beberapa program nasional, guru, pengawas, kurikulum dan lain-lain semua sudah diatur dalam Peraturan Presiden dan provinsi siap wujudkan dan terlibat dalam pembentukan sekolah rakyat. Yapen sudah siap, Kota Jayapura sudah siap dan kabupaten lain akan menyusul" kata Walilo.
Seluruh fasilitas yang ada mulai dari kamar tidur, ruang kelas, laboratorium dan fasilitas penunjang lain dalam pembangunan sekolah rakyat ini sama dan sesuai secara nasional antara daerah satu dan lainnya.
Antisipasi terjadinya deviasi yang disebabkan oleh pengiriman perlengkapan pendukung akan dilakukan seminimal mungkin, namun dapat dipastikan pembangunan akan tetap on schedul sepertiyang dijelaskan perwakilan Kementerian PUPR. ***