JAYAPURA – Beberapa poin disampaikan Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong saat agenda silaturahmi para otoritas adat dengan Forkopimda.

Sebagaimana LMA Port Numbay mengelar Forum Silaturahmi Para Otoritas Adat dengan Forkopimda dengan tema: “Merajut Harmoni Demokrasi dan Pembangunan Melalui Kebijaksanaan Adat untuk Masa Depan Papua”.

Gubernur Ramses mengajak para ondoafi untuk membangun Papua yang lebih baik ke depannya dan semua itu diperlukan koordinasi.

“Kalau dari pembicaraan kemarin, sebenarnya kurangnya komunikasi. Sehingga kita berupaya untuk mencairkan,” kata Gubernur Ramses.

Ramses pun mengajak para otoritas adat agar hukum adat tidak hanya berlaku secara internal. Melainkan juga berbicara hukum positif, termasuk misalnya pemalangan.

“Pemalangan menurut adat benar, tetapi dalam hukum positif itu menganggau ketertiban  umum dan sebagainya. Supaya tidak benturan, maka perlu dicarikan solusi tanpa menganggu pelayanan publik atau fasilitas umum,” ujarnya.

Dikatakan, pertemuan  tersebut dengan tujuan membawa perubahan, Ramses berharap masyarakat bisa memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik pemilik hak ulayat, adat maupun kita sebagai pemerintah.

“Untuk membangun Papua ada hak ulayat, adat, pemerintah sebagai fasilitator dan dunia usaha. Sebagaimana yang disampaikan juga bahwa kita di Papua ada tiga tungku yaitu adat, gereja dan pemerintah,” tutupnya. ***