Hal ini disebabkan karena pola distribusinya dari Pertamina sampai ke agen, tetap sama dan tidak ada perubahan. Apalagi sekarang ni terjadi disparitas (perbedaan) harga yang sangat tinggi antara minyak tanah bersubsidi dengan yang non bersubsidi dan kemungkinan terjadinya pengoplosan oleh oknum-oknum masyarakat. Hal ini disampaikan Direktur Utama Pertamina Ari Sumarno menjawab Kompas, seusai menghadiri seminar reformasi birokrasi yang diselenggarakan KPK, Selasa siang (5/12) di Jakarta.
  
"Inilah yang masih menjadi persoalan selama pola distribusi, pemakaian dan terjadinya disparitas harga seperti sekarang ini. Kemarin saya lihat anak-anak ikut mengantri. Saat ditanya, ia mengaku bukan karena disuruh orangtuanya, tetapi oleh gurunya. Ini membuktikan betapa mudahnya pola distribusi minyak tanah itu bisa disalahgunakan. Orang bisa mengantri beberapa kali melalui siapa saja, maka dengan  perbedaan harga sampai Rp 2.000-3.000 per liter, orang bisa untung besar. Itulah yang menyebabkan minyak tanah selalu terjadi kelangkaan," ujar Ari.

Menurut Ari, sejak Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan penambahan pasokan minyak tanah sebanyak 100.000 kilo liter dari sebelumnya pasokannya yang hanya sebesar 9,9 juta kilo liter, antrean minyak tanah selalu terjadi. Penambahan dilakukan karena terjadi kelangkaan minyak tanah di sejumlah wilayah. "Tahun depan, Pertamina  sebetulnya minta 12 juta kiloliter, akan tetapi DPR tetap menetapkan hanya 9,9 juta kiloliter saja dan minta diawasi secara ketat distribusi dan pemakaiannya. Karena penjualannya setengah bebas, meskipun antre, pasokan pasti selalu kurang berapapun Pertamina menggrojog minyak tanah," tambahnya.

Pertamina, lanjut Ari, akan menambah pasokan paling banyak 10 persen dari pasokan yang ditetapkan bersama DPR. "Pertamina sulit mengontrolnya dengan cara penjualan setengah bebas. Satu-satunya, menurut saya, coba-lah minyak tanah itu dijatah. Tetapi, kalau dijatah, sulit juga menentukan siapa yang dijatah. Jadi, perlu diatur dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas serta koordinasi dengan pemerintah daerah," katanya