Menurutnya, proposal yang telah dibayarkan kepada para pengusaha kecil di Kota Jayapura sebelumnya berjumlah sebanyak 860 proposal dengan nominal dana pembayaran Rp, 724 juta lebih. Setelah itu akan berlanjut kepada sekitar 500 lebih proposal yang ada dan saat ini sedang diteliti dan dikaji oleh tim di Dinas Koperasi. Dana yang digulirkan itu dialokasikan sebesar Rp. 579,3 juta.
Dijelaskan Kaleb, dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi produktif, yang bersumber dari dana Dekonsentrasi (APBN) sebenarnya hanya berjumlah sekitar Rp. 2,9 milyar, namun akibat banyaknya proposal yang masuk hingga mencapai 2000 lebih proposal, sehingga alokasinya bertambah alokasinya mencapai Rp. 3,1 milyar. Dari dana ini, sebesar Rp. 2 milyar dari Rp. 2,9 miliyar dialokasikan untuk pemberdayaan pengusaha kecil dan sisanya sebesar Rp. 900 juta untuk pemberdayaan koperasi. Namun akibat banyaknya proposal yang masuk maka, dana pemberdayaan bagi koperasi dikurangi menjadi Rp. 600 juta. Secara umum Kaleb menjelaskan, apabila para pendemo mempertanyakan sisa dana Rp. 3,1 milyar yang telah dikurangi Rp. 724 juta untuk pembayaran 860 proposal, maka dari dana sebesar Rp. 2,8 milyar lebih itu, telah dialokasikan anggaran kurang lebih Rp. 1,2 milyar untuk pemberdayaan pengusaha kecil di seluruh kabupaten dengan nilai nominal bantuan rata-rata Rp. 1,5 juta bagi kabupaten lama dan Rp. 2 juta untuk kabupaten pemekaran. Penyaluran dana sebesar Rp. 1,2 milyar ini sedang diupayakan pencairannya, sesuai dengan sasaran maupun program yang diusulkan dinas koperasi kabupaten masing-masing.
Kemudian, dari sisa dana yang ada kurang lebih sekitar Rp. 1,1 milyar, sebesar Rp. 579 juta lebih akan digulirkan untuk membayar sisa proposal yang telah masuk. Sedangkan sisa dana kurang lebih sekitar Rp. 600 juta akan dialokasikan untuk pemberdayaan koperasi di Papua. "Jadi jelas kalau di Dinas Koperas tidak ada sepeserpun yang tertinggal. Dana ini kami bagi habis semua. dan untuk penyaluran bantuan bagi pengusaha kecil terus terang kami prioritas bagi pegusaha kecil yang belum pernah mendapat pemberdayaan. Untuk itu, kami sedang meneliti sisa proposal yang akan kami Bantu dan para pengusaha kecil kami harap bersabar. Kemudian soal belum turunnya dana pemberdayaan bagi pengusaha kecil di kabupaten kami juga minta agar bersabar. Karena kami sedang mengerjakannya dan dalam waktu dekat dana itu akan segera turun," kata Kaleb. Dari pantauan di Kantor Gubernur dan Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Papua, masih ada terdapat sejumlah konsentrasi massa walaupun dalam jumlah relative kecil yang belum puas dan masih menduduki kedua kantor pemerintahan tersebut. Masyarakat merasa belum puas dan kecewa karena bantuan modal usaha yang diberikan oleh pihak Dinas Koperasi tidak sesuai dengan besaran proposal pengajuan yang dicantumkan oleh masyarakat pengusaha kecil.